%A NIM.  10340146 AFNAN ASNAWI
%O 1.Dr. SITI FATIMAH, S.H., M.HUM.
2. ISWANTORO, SH., M.H.
%T HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN JAKSA AGUNG DALAM KETATANEGARAAN
INDONESIA TERKAIT DENGAN INDEPENDENSI JAKSA AGUNG
%X Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan
kekuasaan negara dibidang penuntutan yang dipilih oleh dan bertanggung jawab
kepada Presiden. Kejaksaan sebagai lembaga negara dibidang penuntutan harus
melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya secara merdeka atau independen,
terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.
Kekhawatiran akan adanya intervensi dari kekuasaan eksekutif terhadap lembaga
kejaksaan, khususnya karena pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung
merupakan hak prerogatif Presiden. Permasalahan inilah yang akan dibahas dan
dikaji di dalam tulisan ini.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka
(libraryresearch), yaitu dengan studi kepustakaan, pengkajian informasi tertulis
mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara
luas, serta dibutuhkan dalam penelitan hukum normatif. Penelitian ini bersifat
diskriptif analitik, dengan metode pengumpulan data didasarkan pada data-data
yang dijadikan objek penelitian, seperti perundang-undangan, buku-buku pustaka,
majalah, artikel surat kabar, bulletin tentang gejala permasalahan yang sesuai akan
disusun dan dikaji secara komprehensif. Pendekatan yang dilakukan dalam
penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yang digunakan untuk
mengkaji atau menganalisa data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum,
terutama bahan-bahan hukum primer dan sekunder.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pengangkatan dan
pemberhentian Jaksa Agung dikhawatirkan akan mempengaruhi independensi
Jaksa Agung. Idealnya pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung oleh
Presiden tidak boleh mempengaruhi independensi Jaksa Agung. Perlunya
pengawasan dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung oleh
Presiden dengan melibatkan Komisi Yudisial dan Komisi Kejaksaan Republik
Indonesia agar terciptanya hukum yang bersifat independen dan tidak dapat
dipengaruhi oleh pihak manapun. Agar tidak mengintervensi proses hukum,
kekuasaan Presiden perlu dibatasi oleh konstitusi yang secara tegas menjamin
kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka sebagaimana tercantum dalam
UUD 1945.
%K Kata kunci : Presiden, Jaksa Agung
%D 2015
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%L digilib16820