eprintid: 16834
rev_number: 9
eprint_status: archive
userid: 8
dir: disk0/00/01/68/34
datestamp: 2015-08-12 10:15:18
lastmod: 2015-08-12 10:15:18
status_changed: 2015-08-12 10:15:18
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: IBNU MURTADHO, NIM : 11370059
title: MEKANISME PEMILIHAN PIMPINAN DPR MELALUI SISTEM PAKET
(PASAL 84 UU MD3 NO. 17 TAHUN 2014) PERSPEKTIF KONSEP MUSYAWARAH
ispublished: pub
subjects: jin_sy
divisions: jur_jsi
full_text_status: restricted
keywords: PASAL 84 UU MD3 NO. 17 TAHUN 2014
note: Dr. AHMAD PATTIROY.
abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep musyawarah dalam
Islam sebagaimana diterapkan pada mekanisme pemilihan pimpinan DPR Pasal
84 UU MD3. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik. Data yang
didapat dari buku, literature, surat kabar dideskripsikan bersama dengan beragam
penafsiran konsep musyawarah menurut para ahli. Tentunya data yang dicari
sesuai dengan kondisi yang hampir sama di Indonesia. Dengan mengetahui
sejarah perkembangan pemilihan pemimpin dalam Islam melalui mekanisme
musyawarah dapat diketahui proses musyawarah yang baik sebagai perwujudan
fitrah manusia. Sehingga bisa memberikan data terkait dengan sistem paket
pemilihan pimpinan pemimpin yang dalam penelitian ini dianalogikan ke
pimpinan DPR.
Kerangka teori menggunakan musyawarah atau syura sebagai alat
pembedah dari data yang telah dikumpulkan. Konsep musyawarah merupakan
fitrah setiap manusia, tempat bertukar pendapat maupun berdiskusi demi
memantapkan keputusan yang akan diambil. Oleh karena itu dianggap penting
untuk mengamalkannya, apalagi dalam lingkup Negara yang selalu menyangkut
dengan kepentingan manusia.
Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Mekanisme pemilihan pimpinan
DPR Pasal 84 membatasi kebebasan yang merupakan prinsip dasar
bermusyawarah dibuktikan dengan terbatasnya hak-hak otonomi pribadi anggota
DPR. Masing-masing anggota menunggu titah para pemimpin partainya. Kondisi
tukar pendapat pun jauh dari kata sempurna oleh karena pembatasan ruang demi
melenggangnya paket yang diajukan. (2) Kebersamaan sebagai proses yang
dititikberatkan dalam bermusyawarah sangatlah minim, bahkan bisa dikatakan
hampir tidak ada. Mekanisme pemilihan melalui sistem paket semakin membuat
jurang pemisah kekeluargaan melebar. Akibatnya terjadi permusuhan yang tidak
kunjung reda antara anggota DPR. Proses musyawarah yang diandaikan dengan
kondisi kekeluargaan tidak terjadi, yang terjadi adalah proses meliciki demi
sebuah kekuasaan. (3) Mekanisme pemilihan melalui sistem paket mementingkan
suatu golongan. Tujuan diadakannya musyawarah yaitu tercapainya kesepakatan
bersama demi sebuah kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksudkan adalah
kemaslahatan bersama mewadahi aspirasi para anggota musyawarahnya.
Kenyataannya dengan mekanisme pemilihan melaui paket hanya akan timbul
kepentingan golongan yang akan lebih diutamakan daripada kepentingan bersama
khususnya rakyat seluruhnya.
date: 2015-03-11
date_type: published
institution: UIN Sunan Kalijaga
department: Fak. Syariah dan Hukum
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   IBNU MURTADHO, NIM : 11370059  (2015) MEKANISME PEMILIHAN PIMPINAN DPR MELALUI SISTEM PAKET (PASAL 84 UU MD3 NO. 17 TAHUN 2014) PERSPEKTIF KONSEP MUSYAWARAH.  Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/16834/1/11370059_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/16834/2/11370059_bab-ii_sampai_sebelum-bab-terakhir.pdf