@phdthesis{digilib16844,
           month = {May},
           title = {INDIGENOUS CONSTITUTION DALAM PRESPEKTIF
KETATANEGARAAN DAN FIKIH MINORITAS},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA},
          author = {NIM. 11370091 TRI YULIANTORO},
            year = {2015},
            note = {PROF. NOORHAIDI HASAN, M.PHIL, PH.D},
        keywords = {Indigenous Constitution, Hak Asasi Manusia, Fiqh al-aqalliyy{\^a}t},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/16844/},
        abstract = {Fenomena globalisasi telah memicu munculnya kosmopologi budaya pada
masyarakat dunia. Indigenous peoples atau masyarakat adat sebagai sebuah
manifestasi dari keberagamaan telah memberikan pengaruh yang sangat besar bagi
dinamika politik identitas di Indonesia. Kelompok minoritas lokal ini masih menjadi
objek marginalisasi dan diskriminasi. Ada dua aktor marjinalisasi terhadap komunitas
minoritas lokal yang sering muncul yaitu negara dan kelompok dominan yang
merupakan representasi mayoritas serta memiliki akses kekuasaan terhadap aparatur
negara. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara yang sedang mengalami proses
liberalisasi ekonomi dan politik. Penerapan berbagai kebijakan ini mengakibatkan
pemilik modal tampil sebagai kekuatan sosial dominan yang memilik akses
kekuasaan terhadap aparatur negara. Pada titik ini, komunitas minoritas lokal
berpotensi menjadi objek marjinalisasi untuk pemenuhan kepentingan pemilik modal.
Bahkan, di kasus tertentu, pemilik modal mampu menggalang kerja sama dengan
negara dan kelompok mayoritas untuk tujuan memarjinalkan dan mendominasi
kelompok minoritas lokal. Munculnya problematika tersebut membuat penulis
tertarik untuk meneliti mengenai konsepsi indigenous constitution di Indonesia dan
bagaimana Islam memberikan perlindungan terhadap kelompok minoritas lokal.
Penelitian ini bersifat diskriptif-analitis yakni dengan menggambarkan
data mengenai Indigenous Constitution di Indonesia dan negara lain, serta informasi
mengenai permasalahan indigenous peoples yang ada di Indonesia sesuai dengan
fokus penelitian kemudian dikorelasikan dengan teori yang sesuai dengan
permasalahan tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah yuridis-sosiologi yakni dengan menekankan pada hukum serta perundangundangan
yang berlaku dan sosiologis dengan melihat bagaimana posisi indigenous
peoples dalam pandangan negara dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan
adalah library research atau telaah pustaka. Data penelitian ini diperoleh dari
beberapa sumber yakni buku-buku, artikel, media, wawancara dengan pakar hukum,
politik dan antropologi sosial, dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan penelitian
ini.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam perjalanannya meskipun
terdapat beberapa pasal dalam UUD 1945 dan beberapa Undang-undang yang terkait
dengan eksitensi indigenous peoples. Di Indonesia, pengaturan mengenai hak-hak
masyarakat adat mulai diabaikan atas nama kepentingan umum yang dibalut dengan
nuansa politis. Apabila dibandingkan dengan beberapa negara lain yang telah
mencantumkan indigenous right act dalam konstitusinya yang meyebabkan
perjalanan demokratisasi berjalan dengan baik sebagai upaya atas pesan universalitas
Hak Asasi Manusia (HAM) yakni kemanusian (humanity), keadilan (justice) dan
kesetaraan (equality). Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, selalu
menjadikan lima komponen dasar sebagai tujuan syariat. Konsep perlindungan di
iii
dalam Islam yang termaktub di dalam konsep fiqh al-aqalliyy{\^a}t dijadikan sebagai
landasan konseptual bahwa melindungi minoritas merupakan bagian dari penegakan
nilai-nilai agama. Titik temu antara indigenous constitution dalam bingkai fiqh alaqalliyy{\^a}t
adalah pada kemashlahatan untuk melindungi hak-hak masyarakat sebagai
entitas kewarganegaraan dalam suatu wilayah sesuai dengan tujuan dari Maqashid
Syari?ah. Maka dengan ini prinsip Indigenous Constitution yang berlandaskan pada
perlindungan hak asasi manusia atas entitas adat menjadi seirama dengan prinsip fiqh
al-aqalliyy{\^a}t.}
}