relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/16967/
title: PROBLEMATIKA PERWAKAFAN HAK MILIK ATAS TANAH DAN  CARA PENYELESAIANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG  NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF  (STUDI DI KABUPATEN PURWOREJO)
creator: NUR ZUBAIDAH, NIM. 11340072
subject: Ilmu Hukum
description: Hak Milik Atas Tanah merupakan hal yang penting dalam mewujudkan  efektifitas pelaksanaan wakaf, maka diperlukan pengawasan yang ketat.  Pemerintah dituntut untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan wakaf dan  pensertifikatan wakaf sehingga terjamin kepastian hukum. Pusat data Kementrian  Agama Kab. Purworejo hingga akhir tahun 2014 menyebutkan dari 16 kecamatan  terdapat 1629 tanah wakaf, 1264 sudah bersertifikat dan 364 belum bersertifikat.  Artinya masih 22,34% terdapat tanah wakaf yang belum bersertifikat, hal ini  dikhawatirkan memicu permasalahan perwakafan di kemudian hari. Berdasarkan  uraian tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Apakah faktor  yang mempengaruhi timbulnya permasalahan Perwakafan Hak Milik Atas Tanah  di Kabupaten Purworejo? Apakah kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan  permasalahan Perwakafan Hak Milik Atas Tanah di Kabupaten Purworejo?.  Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian  lapangan yang bersifat deskriptif analitis yaitu menganalisis data yang diperoleh  di lapangan dengan pendekatan yuridis empiris yaitu menggunakan perundangundangan  yang berlaku sehingga dapat diketahui sejauh mana masyarakat sadar  hukum. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder.  Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancara  langsung kepada nara sumber yaitu Kepala KEMENAG dan Kepala KUA Kab.  Purworejo serta dengan dokumentasi terhadap data-data yang berkaitan dengan  perwakafan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perwakafan Hak Milik  Atas Tanah di Kabupaten Purworejo belum maksimal dilaksanakan. Hal ini  dibuktikan dengan masih adanya tanah wakaf yang belum bersertifikat. Prosedur  pelaksanaan wakaf oleh KUA di Kabupaten Purworejo tampak sudah sesuai  dengan UU No. 41 Tahun 2004, akan tapi masih ditemukan bahwa prosedurnya  terlalu panjang dan tidak jelas siapa yang membiayai dana sertifikasi, dijumpai  tanah wakaf yang tidak bertuan dan tanah wakaf yang tidak jelas batas tanahnya.  Adapun Faktor yang mempengaruhi terjadinya Problematika Perwakafan di Kab.  Purworejo adalah faktor tidak adanya musyawarah dalam keluarga ketika akan  mewakafkan, faktor kurang pahamnya masyarakat tentang pentingnya sertifikat  tanah wakaf dan faktor kurangnya kepedulian lingkungan untuk menjaga harta  benda wakaf. Dalam pelaksanaan Perwakafan Hak Milik Atas Tanah di  Kabupaten Purworejo ditemukan beberapa kendala, yaitu tanah wakaf yang tidak  jelas batasnya serta hilang surat-suratnya, tanah berstatus tidak bertuan, tidak  adanya dana operasional, dan prosedur yang berbelit.
date: 2015-06-15
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/16967/2/11340072_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/16967/1/11340072_bab-ii_sampai_sebelum-bab-terakhir.pdf
identifier:   NUR ZUBAIDAH, NIM. 11340072  (2015) PROBLEMATIKA PERWAKAFAN HAK MILIK ATAS TANAH DAN CARA PENYELESAIANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (STUDI DI KABUPATEN PURWOREJO).  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.