%A NIM. 11340094 REDI RES
%O 1. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum
2. MANSUR, S.Ag., M.Ag
%T PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM ANTARA KREDITUR
PEMEGANG JAMINAN HAK ATAS TANAH YANG TERDAFTAR DENGAN
KREDITUR PEMEGANG JAMINAN HAK ATAS TANAH YANG TIDAK
TERDAFTAR PERSPEKTIF HAK TANGGUNGAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)
%X Pinjam-meminjam biasanya akan terdapat jaminan seperti halnya jaminan
hak atas tanah, UU No. 04 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah
Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang selanjutnya disebut
UUHT, merupakan sebuah bentuk aturan khusus untuk memberikan perlindungan
hukum terhadap kreditur pemegang jaminan hak atas tanah. Penjaminan hak atas
tanah yang mengikuti prosedur yang diatur di dalam UUHT akan mendapatkan
perlindungan hukum, namun dengan berbagai alasan masih banyak kreditur dan
debitur melakukan pinjam-meminjam dengan jaminan hak atas tanah tanpa
mengikuti prosedur yang diatur oleh UUHT, sehingga tidak mendapatkan
perlindungan hukum yang telah diatur oleh UUHT. Maka menjadi menarik untuk
diteliti bagaimana perbandingan terhadap perlindungan hukumnya, antara kreditur
yang mendaftarkan jaminan hak atas tanah sehingga mendapatkan sertifikat hak
tanggungan dari Kantor Pertanahan Nasional, dengan kreditur yang tidak
mendaftarkan jaminan hak atas tanahnya.
Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitik, dimana penulis
mendiskripsikan bentuk perlindungan hukum yang terdapat di dalam UU No. 4
tahun 1996 tentang hak tanggungan dan KUHPerdata terhadap beberapa kasus
jaminan hak atas tanah yang terdapat di Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan
menggunakan jenis penelitian field research, dimana penulis turun langsung ke
Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mencari kasus-kasus yang bersangkutan, dan
dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka penulis menganalisa dan
mempelajari kasus-kasus tersebut dan dengan data-data yang diperoleh dari
observasi, wawancara dan telaah pustaka maka penulis akan menyimpulkan
bagaimana bentuk perbandingan perlindungan hukum antara kasus-kasus yang
penulis analisis.
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kreditur yang
melakukan pinjam-meminjam dengan jaminan hak atas tanah, kemudian membuat
surat perjanjian terlebih dahulu di depan notaris dan mendaftarkan ke Kantor
Pertanahan Nasional sehingga mendapatkan sertifikat hak tanggungan, akan
menjadi kreditur preverent dan mendapatkan perlindungan hukum berupa hak
parate executie atau hak untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan tersebut,
apabila debitur wanprestasi atau ingkar janji, sedangkan kreditur yang membuat
surat perjanjian tanpa ada campur tangan notaris serta tidak mendaftarkan
jaminannya di Kantor Pertanahan Nasional, tidak akan memiliki perlindungan
hukum yang kuat sebagaimana seorang kreditur preverent, dan beresiko tinggi
jaminannya tidak bisa dieksekusi ketika debitur wanprestasi atau ingkar janji.
%K Kata Kunci : Hukum Jaminan, Hak Tanggungan dan Perlindungan Hukum
%D 2015
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%L digilib16978