relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/16979/
title: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK DESAIN INDUSTRI DI DIY  BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000  TENTANG DESAIN INDUSTRI
creator: LINDA DEWI BAYU ASTUTI, NIM.  11340097
subject: Ilmu Hukum
description: Peranan perlindungan desain industri sebagai salah satu bidang Hak Kekayaan  Intelektual sering diabaikan apabila dibandingkan dengan perlindungan terhadap  paten, merek atau hak cipta. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) perkembangan  industri di bidang kreatifitas sangat banyak, namun tidak didukung dengan  perlindungan hukum yang sesuai. Perlindungan hukum diberikan agar desain industri  yang dihasilkan pengrajin tidak ditiru atau dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak  berhak. Hal ini mendorong penulis untuk membahas tentang perlindungan hukum  bagi pemilik desain industri di DIY. Di dalam penelitian ini, digunakan rumusan  masalah Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap desain industri di Daerah  Istimewa Yogyakarta sudah sesuai sebagaimana Undang-undang Nomor 31 Tahun  2000 tentang Desain Industri.  Adapun metode penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah  metode deskriptif analitis. Penelitian lapangan (field research) dengan mencari  sumber data-data langsung dari lapangan yaitu Kantor Wilayah Kementrian Hukum  dan HAM DIY melalui pengumpulan data dan wawancara terhadap pihak yang  bersangkutan.  Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hak desain industri  di DIY belum sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000  tentang desain industri karena subtansi yang ada tidak cukup memberikan  perlindungan, struktur hukum belum optimal dalam melaksanakan undang-undang  desain industri dan kultur hukum masyarakat belum memiliki kesadaran hukum  dalam menggunakan haknya. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui sudut  hukum perdata maupun pidana, Dari sudut hukum perdata sendiri secara formal  ditentukan hak mengajukan gugatan ke pengadilan niaga, namun dapat juga  mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri dengan perbuatan melawan  hukum. Akan tetapi jika ingin menyelesaikan sengketa melalui jalur non litigasi para  pihak dapat menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian  sengketa sesuai dalam ketentuan Pasal 46 undang-undang desain industri, sedangkan  dalam sudut hukum pidana harus dilakukan melalui pengaduan karena laporan  pelanggaran HaKI merupakan delik aduan.
date: 2015-06-15
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/16979/2/11340097_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/16979/1/11340097_bab-ii_sampai_sebelum-bab-terakhir.pdf
identifier:   LINDA DEWI BAYU ASTUTI, NIM. 11340097  (2015) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK DESAIN INDUSTRI DI DIY BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI.  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.