TY  - THES
N1  - 1.	UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.
2.	NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.
ID  - digilib16989
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/16989/
A1  - BAHRUR ROSI, NIM. 11340171
Y1  - 2015/06/15/
N2  - Peraturan daerah berbasis syari?ah Islam di banyak daerah melalui penerapan
Peraturan Daerah (Perda) sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari euforia otonomi
daerah sebagai bagian dari agenda demokratisasi Indonesia pasca runtuhnya rezim Orde
Baru. Pada tengah perjalanan memicu pro-kontra di kalangan masyarakat, karena
sebagian menilai gerakan ini tidak sesuai dan tidak selaras dengan Pancasila sebagai
falsafah negara dan nilai-nilai kebhinnekaan dan konstitusi Negara Kesatuan Repulblik
Indonesia. Dalam catatan sejarah pembangunan hukum di Indonesia tidak pernah lepas
dari ajaran-ajaran agama termasuk agama Islam sebagai sumber hukum materiil..
Maraknya formalisasi syari?ah Islam dalam bentuk perda di sejumlah daerah dapat
dipahami sebagai gejala dominannya kekuatan politik agama dalam konfigurasi Islam
pada parlemen lokal, dan upaya kembali menghidupakan politik aliran di masa lalu,
sehingga karakter isi setiap produk hukum sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik
yang melahirkannya. Pada gilirannya, perda syari?ah Islam itu bukannya mengandung
spirit untuk menigkatkan potensi dan kesejahteraan daerah, tetapi yang tampak hanya
sekedar sebagai tawaran politis bagi masyarakat daerah itu sendiri. Bagaimana perspektif
Negara Hukum Pancasila terhadap pemberlakuan perda syari?ah di Indonesia?
Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan
secara yuridis sosiologis dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka (library
research) yang berhubungan dengan penerapan perda syari?ah di Indononesia dan
kemudian mensinergikannya dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap pakar
HTN yang concern di bidangnya. Semua data yang dihimpun kemudian dianalisis secara
kualitatif. Analisis ini juga memasukkan dan mengkombinasikan dengan konsep Negara
Hukum Pancasila.
Dari hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan perda syari?ah di Indonesia
merupakan cara kelompok aliran untuk terus memperjuangkan Islam menjadi falsafah
negara menggantikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. penerapan
perda syari?ah di Indonesia juga sebenarnya bertentangan dengan Undang-undang No 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa urusan agama
merupakan kewenangan pusat secara absolut, tidak menjadi bagian dari hal-hal yang
diotonomikan ke daerah. Dari sudut Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perda syari?ah tidak memenuhi asas-asas
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di antaranya asas pengayoman dan
asas Bhinneka Tunggal Ika. Keberadaan perda syari?ah di Indonesia banyak yang
melanggar hak sipil dan hak asasi manusia seperti contoh beberapa kasus yang terjadi di
Aceh dan pengekangan terhadap hak-hak sipil terutama perempuan.
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
M1  - skripsi
TI  - PERDA SYARI?AH

DALAM BINGKAI NEGARA HUKUM PANCASILA (STUDI PENERAPAN PERATURAN DAERAH BERBASIS SYARI?AH DI INDONESIA)
AV  - restricted
ER  -