%A NIM. 11340112 NUZULUL HIDAYAH
%O 1. RO’FAH, S.Ag., B.S.W., M.A., Ph.D.
2. ISWANTORO, S.H., M.H.
%T KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN
PENYANDANG DISABILITAS MENURUT PERDA DIY NOMOR 4
TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAKHAK
PENYANDANG DISABILITAS
%X Hak mendapatkan pendidikan merupakan hak bagi setiap warga Negara
termasuk bagi penyandang disabilitas. Di dalam pasal 31 ayat (1) UUD 1945
disebutkan bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak untuk mendapatkan
pendidikan tanpa terkecuali. Prinsip penyelenggaraan pendidikan yang nondiskriminatif
belum sepenuhnya dirasakan oleh penyandang disabilitas termasuk
di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data dari dinas pendidikan DIY pada akhir tahun
2014 terdapat 9.096 anak berkebutuhan khusus (ABK) usia sekolah di DIY. Dari
jumlah tersebut, yang telah dan sedang mengikuti pendidikan di SLB ada 4.782
siswa, sedang yang bersekolah di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi ada
2.388 siswa. Sisanya, masih terdapat 1.926 ABK usia sekolah yang belum
mendapatkan akses pendidikan. Berdasarkan dari uraian tersebut, maka penyusun
tertarik untuk melakukan penelitian terkait kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta dalam upaya meningkatkan pemenuhan hak pendidikan penyandang
disabilitas menurut Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan
Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui kesesuaian kebijakan pendidikan bagi penyandang disabilitas
dikaitkan dengan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 dan Peraturan Perundangundangan
lainnya.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif
kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian menggunakan dasardasar
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta pendekatan yang
dilakukan dengan melihat bagaimana hukum yang ada dalam Undang-Undang
diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah
bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang
dilakukan adalah dengan observasi, wawancara langsung kepada nara sumber
serta dengan dokumentasi terhadap data-data yang berkaitan dengan kebijakan
pendidikan, dianalisa dan akhirnya menghasilkan kesimpulan.
Hasil penelitian yang diperoleh adalah pemerintah DIY telah
mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan telah sesuai dengan Perda DIY Nomor 4
Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang
Disabilitas serta sesuai dengan semangat CRPD yang telah diratifikasi menjadi
UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang
menjunjung tinggi asas persamaan dan non diskriminatif. Kebijakan yang
dikeluarkan diantaranya adalah dengan mengeluarkan kebijakan terkait
penyelenggaraan pendidikan inklusif, pengadaan pusat sumber pendidikan
inklusif, pendeklarasian DIY sebagai daerah inklusif, pembentukan komite
perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, penyediaan jaminan berupa bantuan
pendidikan seperti BOSDA dan beasiswa ABK. Namun dalam implementasinya,
masih terdapat banyak kendala yang dihadapi, seperti masih terjadinya tindakan
diskriminatif seperti penolakan terhadap ABK oleh institusi penyelenggara
pendidikan, kesadaran masyarakat yang masih rendah, minimnya tenaga pengajar
khusus yang berkompeten dalam mengahadapi ABK, serta jumlah penyelenggara
pendidikan inklusif yang masih minim dibanding dengan jumlah ABK.
%K Kata kunci: Kebijakan, hak pendidikan, penyandang disabilitas
%D 2015
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%L digilib17000