eprintid: 17011 rev_number: 11 eprint_status: archive userid: 71 dir: disk0/00/01/70/11 datestamp: 2015-08-20 02:50:48 lastmod: 2015-08-20 02:50:48 status_changed: 2015-08-20 02:50:48 type: thesis metadata_visibility: show creators_name: BIKY UTHBEK MUBAROK, NIM. 11340155 title: PROBLEMATIKA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) (STUDI KASUS DI KABUPATEN SLEMAN) ispublished: pub subjects: il_huk divisions: il_hum full_text_status: restricted note: NURAINUN MANGUNSONG, S.H, M.HUM ISWANTORO, SH., M.HUM abstract: Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola Organisasi Kemasyarakatan. Sehingga pengaturan serta pembinaannya perlu ditata dengan baik di dalam Undang-Undang. Rancangan Undang Undang (RUU) Organisasi Kemasyarakatan telah diresmikan oleh DPR pada bulan Juli tahun 2013. RUU Ormas yang kini telah menjadi UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menggantikan Undang-Undang sebelumnya yakni UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, kehadiran Undang-Undang ini mengalami banyak penolakan dari Ormas di tingkat Nasional , baik sebelum maupun sesudah di sahkannya. Dari data tersebut menjadi suatu masalah yang menarik untuk diteliti oleh penyusun dalam mengkaji problematika UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni mendeskipsikan dan menganalisis problematika UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dari sudut dasar keberlakuan dan penerapannya di kabupaten sleman. Untuk selanjutnya penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), yaitu dengan melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung terhadap problematika UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dari sudut dasar keberlakuan dan penerapannya di Kabupaten Sleman. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa problematika UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan bertumpu pada materi muatan undangundangnya. Muhammadiyah dan koalisi kebebasan berserikat (KKB) mengajukan permohonan judicial riview kepada Mahkamah Konstitusi (MK). dari dua perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan dengan membatalkan 10 pasal dan memberi tafsir konstitusional bersyarat atas 2 pasal. Dari 10 pasal yang dibatalkan MK, ada 3 pasal yang bersifat ultra petitum. Maksudnya MK membatalkan pasal yang tidak dimohonkan (tidak diminta oleh pemohon untuk dibatalkan). Problematika ini berpengaruh terhadap penerapannya di Kabupaten Sleman. Hal itu terbukti dengan sikap kehati-hatian yang dilakukan pemerintah daerah dalam mensosialisasikan Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Karena UU ini menyangkut hal vital yang dapat mengganggu kondusivitas kehidupan masyarakat. date: 2015-06-15 date_type: published institution: UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA department: FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM thesis_type: skripsi thesis_name: other citation: BIKY UTHBEK MUBAROK, NIM. 11340155 (2015) PROBLEMATIKA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) (STUDI KASUS DI KABUPATEN SLEMAN). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17011/2/11340155_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17011/1/11340155_bab-ii_sampai_sebelum-bab-terakhir.pdf