TY  - THES
N1  - Dr. SAMSUL HADI, S.Ag. M.Ag
ID  - digilib17171
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17171/
A1  - ARLIZZA MUZAYYANAH, NIM. 11350004
Y1  - 2015/06/10/
N2  - Terbentuknya keluarga sak?nah mawaddah wa rahmah selalu menjadi
harapan semua orang. Hanya saja tidak semua keluarga dapat mencapai hal
tersebut. Tujuan tersebut tercapai apabila ada saling pengertian, kerja sama dan
kesetiaan. Tetapi dalam kenyataan, unsur tersebut tidak sepenuhnya terpenuhi,
sehingga banyak rumah tangga yang mengalami konflik, perselisihan,
pertengkaran, bahkan berujung pada perceraian. Sebagai contoh, salah satunya
perceraian yang melanda kehidupan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berdasarkan
data Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sleman, ditemukan
34 PNS mengajukan cerai pada tahun 2012, dan 31 pada tahun 2013. Melihat
jumlah di atas, Kepala BKD Sleman, Drs Iswoyo Hadiwarno menyatakan bahwa
perceraian PNS terjadi peningkatan. Padahal perceraian PNS telah dipersulit
dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo No. 45 Tahun 1990.
Untuk mengetahui penyebab fenomena tingginya perceraian PNS Sleman
tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi PP No.
10 Tahun 1983 jo No. 45 Tahun 1990, serta faktor apa saja yang menjadi alasan
perceraian pada PNS Sleman. Dalam meneliti, penulis menggunakan tinjauan
hukum Islam dan hukum positif.
Penelitian ini merupakan field research yang menggunakan metode
kualitatif, dengan mengambil lokasi di Kantor BKD Sleman dan Pengadilan
Agama (PA) Sleman. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah berupa
wawancara kepada Kepala Sub Bidang Pembinaan Pegawai BKD Sleman dan
salah satu hakim PA Sleman, serta pengumpulan data yang berada di Kantor
BKD Sleman. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu mengungkap
keadaan kemudian mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh.
Pendekatan yang digunakan adalah normatif yuridis, yaitu pendekatan
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam.
Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode induktif dan metode
deduktif. Dengan metode induktif, penulis menganalisis wawancara mengenai
prosedur perceraian PNS Sleman, kemudian ditarik menjadi satu kesimpulan
umum. Dengan metode deduktif, penulis mendeskripsikan tentang faktor
pengajuan izin perceraian PNS Sleman secara umum, kemudian diarahkan
secara khusus kepada pembahasan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab perceraian PNS
Sleman adalah karena perselingkuhan, masalah ekonomi, KDRT, pertengkaran,
pisah rumah, istri menolak dipoligami, suami sakit jiwa dan suami menikah sirri.
Faktor-faktor tersebut telah sesuai dengan aturan perundang-undangan dan
hukum Islam. Sehingga alasan tersebut bisa dijadikan alasan untuk mengajukan
perceraian. Implementasi PP No. 10 Tahun 1983 jo No. 45 Tahun 1990 telah
dijalankan sebagaimana mestinya oleh BKD dan PA Sleman. Namun secara
prinsip hukum, pelaksanaan aturan tersebut masih mengalami
ketidakseimbangan hukum. PNS yang akan melakukan perceraian harus
memiliki surat izin cerai dari atasan. Sedangkan tanpa adanya surat tersebut, hakim PA masih bisa melaksanakan persidangan.
PB  - UIN Sunan Kalijaga
KW  - Perceraian PNS
M1  - skripsi
TI  - FENOMENA TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN (TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)
AV  - restricted
EP  - 147
ER  -