@phdthesis{digilib17253,
           month = {June},
           title = {ANALISIS PANDANGAN KIAI-KIAI NAHDLATUL ULAMA DI KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA TENTANG STATUS ANAK DI LUAR NIKAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUUVIII/ 2010)},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM: 11350029 SURYADI},
            year = {2015},
            note = {Dr. H. A. MALIK MADANY., M. A.},
        keywords = {ANAK DI LUAR NIKAH},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17253/},
        abstract = {Hukum Islam secara jelas menetapkan bahwa anak di luar perkawinan
mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Hukum Nasional Indonesia dalam
Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga
menyatakan, ?Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya?. Pada tahun 2010, muncul Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar
Nikah, yang menyebutkan bahwa ?Anak yang dilahirkan di luar perkawinan
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan
laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan
dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan
darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya?. Terkait dengan
putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan polemik yaitu tentang
makna kata di luar perkawinan, dimana dalam putusan ini disebutkan bahwa
?anak yang dilahirkan di luar perkawinan? memiliki dua pengertian, pengertian
pertama berarti anak yang lahir sebagai akibat nikah siri atau nikah di bawah
tangan dan pengertian kedua berarti anak yang lahir sebagai akibat perzinaan,
perselingkuhan samen leven (kumpul kebo) dan jenis-jens kontak seksual dalam
bentuk hubungan khusus yang lain. Permasalahan tersebut sangat menarik untuk
dikaji lebih dalam, dengan subyek penelitian yang penyusun pilih dalam
penelitian ini adalah Kiai-kiai Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul Yogyakarta.
Dalam penelitian ini, penyusun mencoba mengkaji dengan menggunakan
penelitian lapangan (field research). Bahan primer dari penelitian ini ialah
pandangan Kiai-kiai Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul Yogyakarta Tentang
Status Anak Di Luar Nikah menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVIII/
2010 yang diperoleh dengan cara wawancara terpimpin (guided interview).
Berdasarkan analisa yang dilakukan penyusun, dapat diperoleh dari Kiaikiai
Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul mempunyai pandangan yang berbedabeda
terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Perbedaan tersebut terjadi
karena penafsiran terhadap putusan tersebut mengandung beberapa aspek dan nilai
hukum yang harus dipertimbangkan. Sehingga, dalam hal ini harus dibatasi
tentang hubungan keperdataannya, jika di luar nikah itu yang dimaksud adalah
nikah sirri hubungan keperdataan tersebut tidak jadi persoalan, akan tetapi jika
anak yang dilahirkan di luar nikah itu merupakan anak yang dilahirkan di luar
aqad perkawinan menurut hukum Islam (anak zina) maka keperdataan tersebut
harus dibatasi. Terkait dengan nasab, baik itu waris maupun hak wali tidak
memiliki keperdataan kepada ayah biologisnya karena terkait hukum ini adalah wilayah garapan hukum Islam}
}