%0 Thesis
%9 Skripsi
%A MOH. AQIL MUSTHOFA, NIM : 11350034
%B Fakultas Syari'ah dan Hukum
%D 2015
%F digilib:17255
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%K Peminangan, tradisi
%P 100
%T TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEMINANGAN PEREMPUAN DI DESA KRANJI KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17255/
%X Syariat Islam mengatur masalah perkawinan secara mendetail, dimulai  dari cara mencari pasangan sampai pada berlangsungnya perkawinan, oleh  sebab itu syariat Islam membukakan kesempatan untuk melaksanakan  peminangan. Peminangan dalam ilmu fiqh disebut khiṭbah yang artinya  permintaan atau pernyataan dari seorang laki-laki kepada pihak perempuan  untuk menikahinya, baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung atau  dengan perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan  agama. Menurut as-Sayyid Sabiq peminangan adalah seorang laki-laki yang  meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara  yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.  Dalam masyarakat Indonesia, tata cara peminangan bervariasi  tergantung pada kondisi sosial, budaya, dan adat atau tradisi masyarakat.  Seperti praktek peminangan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten  Lamongan, praktek yang berlaku ialah peminangan dilakukan oleh pihak  perempuan yang meminta kepada pihak laki-laki untuk dijadikan pendamping  hidupnya. Peminangan seperti ini hanya terjadi jika kedua pihak berasal dari  lingkup Kabupaten Lamongan saja. Praktek tersebut sudah menjadi tradisi  turun temurun dari leluhur, sehingga penyusun perlu melakukan penelitian  lapangan dan nantinya akan dianalisis dalam hukum Islam yang disesuaikan  dengan konteks kekinian.  Penyusun memperoleh data-data hasil dari observasi dan wawancara  kepada warga Desa Kranji. Metode yang digunakan penyusun ialah metode  penelitian kualitatif sedangkan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan  normatif yang mana pendekatan ini mengarah kepada persoalan ditetapkannya  sesuatu berdasarkan pada teks-teks al-Qur’an dan Hadis yang ada kaitannya  dengan praktek tradisi peminangan perempuan. Setelah mengumpulkan datadata  dan menentukan pendekatan penelitian, penyusun menganalisis dengan  cara berfikir induktif berdasarkan pada fakta-fakta khusus dan peristiwaperistiwa  yang terjadi di lapangan kemudian digeneralisasikan sesuai dengan  nash.  Berdasarkan pendekatan dan metode yang digunakan, terungkap  bahwa tradisi peminangan perempuan di Desa Kranji sama sekali tidak  bertentangan dengan hukum Islam. Dalam al-Qur’an, Hadis, ijtihad ulama,  maupun kitab-kitab fikih hanya menerangkan anjuran meminang atau khiṭbah.  justru dengan tidak diatur secara rinci dapat melahirkan hikmah syariat di  dalamnya. Masyarakat Desa Kranji mempunyai praktek peminangan tersendiri  dengan berbagai proses dan tahapan pelaksanaan yang berlaku. Tentunya  tradisi tersebut mengandung kearifan lokal di dalamnya. Dianggap hal yang  kurang patut jika terdapat seseorang yang tidak melaksanakan peminangan  sebagaimana tradisi yang berlaku. Oleh karena itu demi menjaga keutuhan  hubungan sosial kemasyarakatan, dalam tinjauan hukum Islam tradisi tersebut  diperbolehkan atas dasar ‘urf dengan dibantu kaidah fikih yaitu al-Ādah  Muhakkamah yang berarti suatu adat atau tradisi yang berlaku di tengahtengah  masyarakat dapat dijadikan sebagai pedoman hukum.
%Z Drs. H. ABU BAKAR ABAK, M.M.