The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PANDANGAN PARA HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA MENGENAI PRO DAN KONTRA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR PERKAWINAN
Pada hari Jum’at tanggal 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yaitu mengabukan sebagian dari permohonan yang diajukan oleh Machica Mochtar yang menikah sirri dengan Moerdiono mengenai uji materil UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945. Isi putusan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Putusan tersebut menuai banyak pro dan kontra di masyarakat karena dirasa masih menimbulkan multi tafsir mengenai maksud anak di luar perkawinan dan maksud hubungan perdata yang akan melekat pada anak di luar perkawinan. Permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji dengan subjek penelitian yang penyusun pilih adalah para hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu memahami pandangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap pro dan kontra puutusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar perkawinan. Data primer diperoleh dari wawancara terstruktur dengan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta. Data hasil wawancara dideskripsikan dan di analisis dengan berpedoman pada ayat Al-Qur’an, hadis, usul fikih, fikih dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan status dan hak anak di luar perkawinan. Berdasarkan pembahasan dan analisis hasil wawancara dengan para hakim, dapat disimpulkan para hakim sepakat bahwa perdebatan pro dan kontra terhadap putusan MK tersebut sah-sah saja dan wajar terjadi, namun harus dihormati karena alasan pihak yang pro dan kontra berdasarkan argumen yang jelas sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi. Perlu diluruskan maksud anak di luar perkawinan dalam putusan MK adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sirri yang diingkari ayah biologisnya, yang bisa dibuktikan dengan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau tes DNA. Hubungan perdata yang melekat pada anak hanya dalam pemenuhan kebutuhan anak saja, bukan dalam hal wali, waris dan nasab sebab secara hukum positif pernikahan kedua orang tuanya tidak tercatatkan dan dianggap tidak sah. Putusan MK tersebut sama sekali tidak membahas hak anak tanpa perkawinan (anak zina), namun anak zina tetap mendapatkan haknya seperti mendapat perlindungan, pemenuhan kebutuhan dan pendidikan yang sudah diatur dalam UU No. 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak. Putusan MK tersebut tidak perlu direvisi lagi, karena dianggap sudah tepat dan setiap keputusan yang telah ditetapkan tidak bisa dirubah lagi. Catatan penting bagi semua masyarakat Indonesia untuk melaksanakan hukum yang sudah ditetapkan di Indonesia terlebih lagi bagi pejabat negara atau aparat penegak hukum hendaknya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dan menghindari segala perbuatan tercela yang bisa menimbulkan efek domino.
Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PANDANGAN PARA HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA MENGENAI PRO DAN KONTRA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR PERKAWINAN (Text)
PANDANGAN PARA HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA MENGENAI PRO DAN KONTRA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR PERKAWINAN (Other)
HTML Summary of #17290 PANDANGAN PARA HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA MENGENAI PRO DAN KONTRA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR PERKAWINAN