The repository administrator has not yet configured an RDF license.
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENETAPAN PERKARA DISPENSASI NIKAH (ANALISIS PENETAPAN NO. 0027/PDT.P/2014/PA.WT.)
Dispensasi nikah adalah suatu kemudahan atau keringanan bagi calon mempelai laki-laki maupun calon perempuan yang masih dibawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kecuali suatu tindakan yang berdasarkan hukum dinyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus. Dispensasi nikah merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi calon pasangan yang belum mencapai umur minimal dibolehkan menikah yang diatur dalam Undangundang yang berlaku di Indonesia. Suatu perkawinan bagi calon pengantin yang belum memenuhi persyaratan umur harus memperoleh dispensasi nikah. Hal ini dapat ditegaskan lebih lanjut bahwa dalam ketentuan umur secara umum pada pasal 6 ayat (2) yang berbunyi “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Jika dilihat dari apa dasar hukum pertimbangan hakim dalam menetapkan penetapan dispensasi nikah No. 0027/PDT.P/2014/PA.Wt.? dan Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah? Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian (library research) dengan sumber data primer berupa observasi dengan meninjau secara langsung objek penelitian yaitu Pengadilan Agama Wates. Data penunjang berupa dokumentasi dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen, berupa penetapan perkara yang berhubungan dengan perkara dispensasi Nikah di PA Wates. Jenis analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif dan induktif, dengan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis. Adapun sifat penelitian ini adalah adalah deskriptif-analitik. Hasil dari penelitian ini bahwa dasar hukum yang digunakan hakim untuk menetapkan perkara Dispensasi Nikah No. 0027/PDT.P/2014/PA.Wt. di tinjau dari yuridis sudah sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Jika di tinjau dari segi normatif hal ini sesuai dengan kaidah fikiyah. Dari sini timbul pandangan bahwa menikah dalam usia muda tidak menjadi permaslahan dari sudut agama. Penetapan dispensasi nikah akan lebih mendatangkan kemaslahatan bagi kedua calon mempelai dan terhindar dari perbuatan zina yang dilarang Agama. Secara angka batas usia minimal bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan antara Undangundang Perkawinan dan Hukum Islam secara umum berbeda. Dalam UUP, batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan adalah anak laki-laki telah mencapai usia 19 tahun dan wanita telah mencapai 16 tahun. Sementara dalam hukum islam, khususnya madzab Syafi’i sama sekali tidak ditentukan mengenai batas minimal usia nikah, karena yang penting sudah mencapai usia baligh dan tamyiz. Maka, dalam hukum Islam, diperbolehkan pernikahan dini asalkan sudah memenuhi persyaratan dan rukun nikah.
Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENETAPAN PERKARA DISPENSASI NIKAH (ANALISIS PENETAPAN NO. 0027/PDT.P/2014/PA.WT.) (Text)
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENETAPAN PERKARA DISPENSASI NIKAH (ANALISIS PENETAPAN NO. 0027/PDT.P/2014/PA.WT.) (Other)
HTML Summary of #17296 TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENETAPAN PERKARA DISPENSASI NIKAH (ANALISIS PENETAPAN NO. 0027/PDT.P/2014/PA.WT.)