%0 Thesis
%9 Skripsi
%A ACHMAD RIFQI JALALUDDIN QOLYUBI, NIM : 11380010
%B Fakultas Syari'ah dan Hukum
%D 2015
%F digilib:17321
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%K HUKUM ISLAM, KEPEMILIKAN TANAH
%P 151
%T TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH BAGI  WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA  DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17321/
%X Pemerintah Daerah DIY hingga saat ini masih memberlakukan Surat Edaran  No. K.898/I/A/1975 yang berisi bahwa suku Tionghoa di DIY tidak diperkenankan  memiliki tanah atas hak milik. Sementara itu apabila ada WNI keturunan Tionghoa  hendak membeli tanah hak milik rakyat, maka proses yang dilakukan adalah melalui  pelepasan hak terlebih dahulu, sehingga tanahnya kembali menjadi tanah Negara  yang dikuasai langsung oleh Pemerintah Daerah DIY, barulah kemudian WNI non  Pribumi yang membutuhkan tanah tersebut dapat mengajukan permohonan kepada  Kepala Daerah DIY untuk mendapatkan hak selain hak milik. Hal ini tentulah  bertentangan dengan UUPA yang menganut prinsip nasionalitas, bahwa hanya WNI  saja yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan tanah sebagai bagian dari  bumi dalam arti hak milik.  Namun, meskipun telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960  tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, DIY tetap menerapkan kebijakan pertanahan  sendiri berkat keistimewaannya. Melihat hal ini penyusun merasa tertarik untuk  mengetahui bagaimana konsep kepemilikan tanah bagi Warga Negara Indonesia  keturunan Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta bagaimana tinjauan  hukum Islam terhadap aturan kepemilikan tanah bagi Warga Negara Indonesia  keturunan Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta.  Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan sifat  penelitian deskriptif-analitik, yaitu memaparkan tentang kepemilikan tanah bagi WNI  keturuan Tionghoa dan menganalisis dari perspektif hukum Islam. Pendekatan yang  digunakan penyusun adalah normatif dengan metode wawancara, observasi, serta  dokumentasi untuk mendapatkan data yang diperlukan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam aturan ini tidak  bertentangan dan kepemilikan berupa HGB yang diberikan oleh kepala daerah pada  saat itu bukan merupakan pembatasan kepemilikan, namun hanya sebatas pembagian  kepemilikan dimana dalam hal ini warga keturunan Tionghoa mempunyai  kepemilikan yang tidak sempurna karena proses kepemilikannya yang membutuhkan  akad baru disetiap perpanjangan HGB. Selain itu, kepemilikan tanah yang dimiliki  oleh WNI keturunan Tionghoa ini tidak bertentangan dengan hukum Islam mengenai  status kepemilikannya yang tidak utuh, karena kepemilikan tanah bagi warga  keturunan Tionghoa ini sebagai kepemilikan yang tidak sempurna atas dasar  pembaharuan akad yang dilakukan secara terus menerus setiap 20 tahun. Hasil  penelitian ini memberi kesimpulan bahwa sebenranya Surat Edaran No.  K.898/I/A/1975 merupakan kebijakan kepala daerah yang berpihak pada warga  negara pribumi untuk melindungi serta memberikan keadilan kepada rakyat.
%Z Dr. RIYANTA, M.Hum