relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17325/
title: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TANGUNG RENTENG  DALAM SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) PNPM-MANDIRI PEDESAAN  KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN
creator: SITI MUHIBAH, NIM. 11380015
subject: Muamalat
description: Penyusunan skripsi ini berkenaan dengan adanya pelaksanaan  program pinjaman bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang  merupakan salah satu kegiatan Program Nasional Pemberdayaan  Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan bergerak di bidang pengembangan  ekonomi. Program SPP dianggap sebagai tindakan khusus yang dilakukan  pemerintah sebagai alternatif solusi dengan memberikan fasilitas pinjaman  yang mudah dan tanpa agunan. Penelitian ini menarik untuk di teliti karena  dalam prosesnya simpan pinjam perempuan menggunakan sistem tanggung  renteng dimana apabila salah satu anggota dalam kelompok simpan pinjam  ini tidak bisa mengangsur maka akan di bebankan kepada kelompok.  Penelitian ini memfokuskan kepada masalah “apakah sistem tanggung  renteng dalam simpan pinjam perempuan sesuai dengan hukum Islam ?”  Peneltitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu  mencari data dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan.  Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu meneliti tentang  sistem tanggung renteng dalam simpan pinjam perempuan (SPP) di UPK  Kecamatan Depok dengan menggunakan teori, prinsip-prinsip dan asasasas  hukum Islam.  Setelah melalui penelitian seksama tanggung renteng yang dilakukan  dalam SPP ketika kelompok mengalami kemacetan termasuk kafalah binnafs,  ditandai dalam awal peminjaman kelompok diberikan surat perjanjian  bahwasannya kelompok sangup untuk saling menanggung apabila terdapat  salah satu anggotannya yang mengalami kemacetan dalam pengembalian,  disimpulkan terdapat penanggungan atas jiwa untuk saling menanggung.  Sistem tanggung renteng dalam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPMMandiri  Pedesaan Kecamatan Depok diperbolehkan dalam islam karena  rukun dan syarat dari kafalah telah terpenuhi. Selain itu terdapat beberapa  faktor yang mendasari para pihak melakukan tanggung renteng ini. Dalam  faktor sosial dari pihak UPK memberikan wadah bagi kelompok dan  didalamnya menghendaki adanya gotong royong dari para anggota  kelompok dalam hal pelunasan pengembalian pinjaman, sedangkan untuk  pihak pemanfaat menumbuhkan jiwa tolong menolong yang tinggi terhadap  sesama. Sedangkan dalam faktor menejemen resiko UPK melakukan  penerapan tanggung renteng bertingkat untuk meminimalisir resiko, bagi  pihak pemanfaat sendiri ketika seorang pemanfaat yang sedang mengalami  krisis keuangan dan tidak bisa mengembalikan pinjaman maka terdapat  pemanfaat lain yang akan membantunya dengan konsekuensi dia harus  membayar angsuran pinjaman tersebut di waktu yang lain.
date: 2015-06-18
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17325/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17325/2/BAB%20II%2C%20III%2C%20IV.pdf
identifier:   SITI MUHIBAH, NIM. 11380015  (2015) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TANGUNG RENTENG DALAM SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) PNPM-MANDIRI PEDESAAN KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN.  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.