TY  - THES
N1  - Dr. ABDUL MUJIB, M.Ag.
ID  - digilib17328
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17328/
A1  - ANSHORUDIN AZIZ, NIM. 11380031
Y1  - 2015/06/21/
N2  - Semakin bertambah banyak populasi masyarakat di Indonesia maka
permintaan dan kebutuhan juga semakin bertambah termasuk dalam bidang
pangan. Sebagian masyarakat tertarik untuk menjadi produsen makanan
dikarenakan permintaan yang terus bertambah yang menjadi peluang besar. Hal
ini terjadi terutama di kota-kota besar di Indonesia yang salah satunya adalah
Yogyakarta yang masyarakatnya cenderung konsumtif dalam segala hal. Makanan
ringan kemasan termasuk salah satu yang diminati oleh banyak masyarakat di
Yogyakarta. Oleh karena itu banyak sekali dijumpai makanan kemasan yang
beredar dengan bermacam-macam variasi. Tidak hanya industri makanan yang
sudah besar akan tetapi industri rumahan pun ikut andil dalam memproduksi
makanan kemasan yang kebanyakan merupakan masyarakat ekonomi kelas
menengah kebawah. Akan tetapi tidak sedikit produsen yang belum memiliki ijin
dari dinas kesehatan yang ditandai berupa Nomor Pendaftaran dalam kemasan
makanan.
Nomor pendaftaran sudah terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/PER/VI/1989 dan didukung oleh PP
Nomor 28 tahun 2004 yang di dalamnya mengatur bahwa setiap produsen
mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan makanan hasil produksi dan
mendapatkan nomor pendaftaran yang dicantumkan dalam kemasan makanan
sebagai pertanda bahwa makanan telah lolos uji oleh Dinas Kesehatan setempat.
Oleh karena itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang tinjauan
hukum Islam terhadap jual beli makanan kemasan tanpa nomor pendaftaran.
Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode kualitatif jenis field
research (penelitian lapangan) melalui wawancara dengan responden yang
bersangkutan. Penelitian ini menggunakan landasan teori maslahah mursalah dan
asas-asas muamalat tentang jual beli.
Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti menyimpulkan bahwa
pada dasarnya jual beli tersebut diperbolehkan karena tidak ada penyimpangan
yang melanggar syar?i. Akan tetapi bisa menjadi tidak diperbolehkan apabila
ditemukan indikasi zat yang berbahaya pada makanan tersebut dan apabila
makanan tersebut melewati batas kedaluarsa.
Kata Kunci : Makanan, Kemasan, Jual beli.
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KW  - Makanan
KW  -  Kemasan
KW  -  Jual beli
M1  - skripsi
TI  - TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP JUAL BELI PRODUK MAKANAN KEMASAN
TANPA NOMOR PENDAFTARAN
(STUDI KASUS DI PASAR TRADISIONAL KOTA YOGYAKARTA)
AV  - restricted
EP  - 116
ER  -