TY  - THES
N1  - Dr. Hamim Ilyas, M.A
ID  - digilib17415
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17415/
A1  - AHMAD MASFUFUL FUAD, S.Sy, NIM: 1320310049 TESIS
Y1  - 2015/06/15/
N2  - Perdebatan tentang batas usia di mana seseorang dianggap dewasa dalam
konteks perkawinan adalah menyangkut kesiapan dan kematangan tidak saja
dalam hal fisik, namun juga psikis, ekonomi, sosial, mental, agama dan budaya.
Hal ini karena perkawinan pada usia dini, seringkali menimbulkan berbagai risiko,
baik risiko yang bersifat biologis, seperti kerusakan organ reproduksi, maupun
risiko psikologis. Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan 1974, yang menyatakan bahwa
batas minimal usia kawin bagi laki-laki adalah 19 tahun dan 16 tahun bagi
perempuan, dinilai terlampau rendah standarnya dan sudah tidak relevan lagi. Hal
inilah yang kemudian memunculkan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 7 ayat
(1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada
bulan November 2014.
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang
hendak mengkaji setidaknya tiga hal pokok: Pertama, konteks penentuan batas
minimal usia kawin dalam UU No. 1 tahun 1974; Kedua, makna otentik dari
ketentuan batas minimal usia kawin dalam UU No. 1 tahun 1974; Ketiga,
relevansi ketentuan batas minimal usia kawin dalm UU No. 1 tahun 1974 dan
kontribusinya terhadap pembangunan sosial masyarakat. Adapun pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan hermeneutika hukum, yakni pendekatan yang
digunakan untuk menggali konteks lahirnya sebuah teks; menggali makna
orisinal; dan menilai relevansi sebuah teks yang hendak diinterpretasi. Sedangkan
teori yang digunakan untuk menganalisis bahasan dalam kajian ini adalah teori
sistem hukum Lawrence M. Friedman, yaitu bahwa hukum sebagai suatu sistem
terdiri dari unsur struktur, substansi dan kultur.
Pada tahap selanjutnya, temuan penelitian ini adalah: (1) Konteks
lahirnya Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah
perpaduan dari konteks sosial, politik, budaya, ekonomi dan agama pada saat itu;
(2) Makna dari penetapan batas minimal usia kawin dalam UU Perkawinan
tersebut adalah untuk menciptakan keluarga yang berkualitas melalui pencegahan
praktek budaya perkawinan dini (nikah di bawah umur), agar masyarakat dapat
mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan
mendapat keturunan yang baik serta sehat; (3) Penetapan batas minimal usia
kawin dalam Pasal 7 ayat (1) dinilai sudah tidak relevan lagi dikarenakan sudah
tidak sesuai dengan semangat hukum lahirnya pasal itu. Selain itu, Pasal tersebut
lahir dalam rentang waktu + 41 tahun yang lalu dan isinya bertentangan dengan
pasal undang-undang yang lahir kemudian, seperti UU No. 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak. Oleh karenanya, diperlukan peninjauan ulang dan perubahan
isi dari Pasal tersebut agar bisa berkontribusi terhadap pembangunan sosial
masyarakat, yakni dalam hal kesehatan, pendidikan, ekonomi dan kependudukan.
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA
KW  - Perkawinan
KW  -  Hermeneutika
KW  -  dan Hukum
M1  - masters
TI  - KETENTUAN USIA MINIMAL KAWIN DALAM UU NO. 1 TAHUN 1974
(STUDI PERSPEKTIF HERMENEUTIKA)
AV  - restricted
EP  - 177
ER  -