TY  - THES
N1  - Dr. Syamsul Hadi, M.Ag.
ID  - digilib17432
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17432/
A1  - HAIMA NAJACHATUL MUKARROMAH, NIM: 1320312056
Y1  - 2015/06/17/
N2  - Status anak luar nikah sangat berkaitan dengan definisi keabsahan anak
baik menurut Hukum Islam maupun Hukum Positif yang kemudian akan
menentukan hubungan hak keperdataannya dengan orang tua. KHI menjelaskan
bahwa anak luar nikah, hak keperdataannya ikut kepada ibu dan keluarga ibu
saja, sehingga apabila anak tersebut perempuan, maka proses pernikahannya
dilarang untuk menjadikan ayah biologis sebagai wali. Dengan adanya larangan
ini, berarti anak tersebut tergolong orang yang tidak mempunyai wali dalam
pernikahannya, maka wali yang paling berhak atasnya adalah wali hakim, yaitu
Kepala KUA Kecamatan sebagaimana yang diatur dalam PMA No. 1 tahun 1952
tentang wali hakim. Perwalian anak luar nikah di kecamatan Selogiri Kabupaten
Wonogiri masih dirasa perlu untuk dikupas proses dan prosedurnya. Misalnya
kasus yang terjadi pada Rizkiyah asal Gempeng RT 01 RW 02 Jaten Selogiri,
anak dari ibu Katemi, yang menikah dengan seorang laki-laki Supriyono bin
Suradi asal Poncol RT 01 RW 01 Magetan pada tanggal 20 Agustus 2014. Untuk
mengupas permasalahan tersebut apakah sudah ditangani sesuai dengan Hukum
Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia ataukah belum, maka perlu
diadakan penelitian.
Dalam mengupas proses dan prosedur perwalian di Kec. Selogiri ini
penulis menggunakan metode field research, dengan pendekatan yuridis,
normatif dan fenomenologis, kemudian data-data primer yang terkumpul dari
hasil wawancara dengan KUA Kec. Selogiri pada pertengahan April 2015 penulis
sinkronkan baik dengan Hukum Islam maupun dengan Hukum Positif yang
berlaku, selanjutnya penulis menganalisa berdasarkan kedua Hukum tersebut
dengan metode deskriptif analisis.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik perwalian akad nikah bagi
anak luar nikah di KUA Kecamatan Selogiri telah mendasar pada aspek terpenting
yaitu Hukum Islam berupa Al-Qur?an, Hadis dan Ijma?, karena Kepala KUA
dalam pelaksanaannya menggunakan wali hakim,beliau juga memperhatikan
unsur terpenting yaitu pengakuan dari ibu, disebabkan adanya kehatihatiannyaterhadap
haramnya qa?af. Praktik tersebut juga telah sesuai dengan
Hukum Positif, kecuali dalam kasus pelaksanaannya terhadap anak hasil
perzinahan dalam kategori ?anak yang terlahir setelah 6 bulan usia pernikahan?.
Dalam hal ini, dengan tetap menggunakan wali hakim berarti tidak sesuai dengan
definisi anak sah baik menurut KHI, UU Perkawinan Tahun 1974, maupun
KUHPerdata.
Kata kunci : perwalian, anak luar nikah, Hukum Islam, Hukum Posistif, KUA
Selogiri, Kabupaten Wonogiri.
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA
KW  - perwalian
KW  -  anak luar nikah
KW  -  Hukum Islam
KW  -  Hukum Posistif
KW  -  KUA
Selogiri
KW  -  Kabupaten Wonogiri.
M1  - masters
TI  - PROSES PELAKSANAAN PERWALIAN ANAK LUAR
NIKAH BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF DI KUA KECAMATAN SELOGIRI
KABUPATEN WONOGIRI
AV  - restricted
EP  - 149
ER  -