TY  - THES
N1  - Dr. Syamsul Hadi, M.Ag
ID  - digilib17438
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17438/
A1  - SARMO, S.H.I, NIM: 1320312092
Y1  - 2015/06/15/
N2  - Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak
yang berselisih atau bersengketa sepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang
independen guna bertindak sebagai mediator (penengah). Peradilan agama sebagai salah
satu pelaksana kekuasaan kehakiman telah mempraktekkan mediasi di dalam proses
penyelesaian perkara. Hal tersebut berdasarkan landasan yuridis yang diawali melalui
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan
Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, dan terus mengalami
perbaikan baik dalam proses maupun pelaksanaannya dengan Peraturan Mahkamah
Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 dan yang terakhir PERMA No.1 Tahun 2008
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Secara teoretis, proses mediasi wajib dilaksanakan oleh para pihak berperkara
setelah perkaranya diajukan ke pengadilan tingkat pertama. Pasal 4 PERMA No. 1
Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan: ?Semua sengketa
perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diselesaikan
melalui perdamaian dengan bantuan mediator?. Namun kenyataan praktek pada
umumnya, pelaksanaan mediasi belum menyentuh perkara-perkara yang muncul dalam
proses persidangan melalui tuntutan balik (rekonvensi). Hal ini disebabkan karena
penafsiran yang berbeda terhadap jenis perkara sengketa yang disebutkan dalam pasal 4
di atas.
Penelitian ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan mediasi dalam perkara
melalui gugatan rekonvensi dan bagaimana peran hakim mediator terhadap pelaksanaan
mediasi dalam perkara rekonvensi di Pengadilan Agama Yogyakarta.
Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, dilakukan penelitian
lapangan (field research) dengan sifat penelitian kualitatif yang berpola deskriptifanalitik,
yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan proses mediasi sebagai
alternatif penyelesaian sengketa dalam gugatan rekonvensi di Pengadilan Agama
Yogyakarta yang dihubungkan dengan teori-teori hukum. Pendekatan penelitian
menggunakan yuridis-normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada data sekunder,
mencakup keseluruhan peraturan perundang-undangan (statute aproach), yang
berkaitan dengan mediasi. Berkaitan dengan sifat dasar mediasi sebagai living law,
pendekatan penelitian ini juga menerapkan Sosiologi Hukum, untuk mengkaji dan
menganalisis implementasi mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta. Sebagai analisa
data, penulis menggunakan analisa isi (content analysis) dan SWOT analysis,
dihubungkan dengan teori-teori hukum dan hukum acara.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proses mediasi dalam perkara
melalui gugatan rekonvensi di Pengadilan Agama Yogyakarta dilaksanakan sesuai
pertimbangan baik dari majelis hakim maupun dari para pihak bersengketa dan
mempertimbangkan apakah perkara dalam gugatan rekonvensi termasuk wewenang
?exopicio? hakim atau bukan, sehingga perkara tersebut dapat dikembalikan ke dalam
proses mediasi atau dilanjutkan pada tahapan persidangan berikutnya.
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan masukan bagi para
praktisi hukum, hakim, mediator, dan para pihak bersengketa, dalam rangka
menyelesaikan sengketa (khususnya perkara rekonvensi) di lingkungan peradilan
agama, serta masukan bagi pemerintah dan pembentuk peraturan (undang-undang),
dalam menyusun rancangan hukum acara perdata baru, khususnya yang berkaitan
dengan acara mediasi di pengadilan
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA
KW  - Mediasi
KW  -  pengadilan agama
KW  -  gugatan rekonvensi
M1  - masters
TI  - PELAKSANAAN MEDIASI DALAM GUGATAN REKONVENSI
DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
AV  - restricted
EP  - 140
ER  -