TY  - THES
N1  - Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA
ID  - digilib17829
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17829/
A1  - AHMAD HUSNUL HUDA WICAKSONO, NIM. 99363654
Y1  - 2007/04/05/
N2  - Sebagian besar dari penduduk Indonesia yang hampir mencapai
200.000.000 (dua ratus juta) penduduk ini adalah sebagian besar merupakan
konsumen. Akan tetapi sebagian besar dari mereka adalah masyarakat konsumen
yang buta akan hak-haknya sebagai konsumen. Hal ini tidak hanya tetjadi di
indonesia saja akan tetapi juga di seluruh belahan bumi ini.
Perlunya mengenai perlindungan terhadap konsumen ini dikarenakan posisi
konsumen yang lemah dalam hubungannya dengan pelaku usaha, sehingga
terkadang posisi konsumen selalu tidak mempunyai posisi tawar dalam
hubungannya dengan pelaku usaha. Selain itu, adanya praktek monopoli dan tidak
adanya perlindungan hukum tcrhadap konsumen telah meletakkan posisi
konsumen dalam tingkat yang terendah dan tidak adanya alternatif yang dapat
diambil oleh konsumen, sehingga hal ini jelas-jelas sangat merugikan konsumen.
Sehingga pada tanggal 20 April 1999 pemerintah Republik Indonesia telah
mengeluarkan dan mengundangkan Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen, yang diharapkan mampu memberikan perlindungan
hukum terhadap konsumen secara komprehensif. Akan tetapi dalam Undangundang
ini pengertian dari konsumen hanya terbatas pada konsumen sebagai
pemakai akhir dari barang dan atau jasa. Subyek hukum dari undang-undang ini
hanya terbatas pada orang, sedangkan badan hukum yang bisa saja sebagai
konsumen secara lemhaga tidak mendapatkan perlindungan dari undang-undang ini
Adapun di dalam hukum Islam pengertian dari konsumen secara definitif
memang tidak ada. Akan tetapi pengertian konsumen adalah semakna dengan
pembeli dalam transaksi jual beli dalam Islam. Dalam hukurn Islam konsumen
yang dilindungi tidak hanya konsumen sebagai pemakai akhir dari barang dan
atau jasa, akan tetapi juga konsumen yang mengernbangkan hartanya (konsumen
antara) juga dilindungi tidak scperti yang ada dalam undang-undang yang
membatasi konsumen hanya pada konsumen akhir.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan komparatif, dengan
menggunakan pendekatan ini penulis dapat mencari persamaan dan perbedaan
mengenai perlindungan terhadap konsumen baik dalam hukum Islam maupun
Undang-undang perlindungan konsumen. Sehingga dari hasil penelitian tersebut
didapat bahwa memang dari segi pengertian konsurnen dari kedua sistem hukum
tersebut berbeda, sehingga terdapat juga perbedaan mengenai jenis konsumen
yang dilindungi. Selain itu, dalam undang-undang perlindungan konsumen lebih
mengedepankan hak dari pada kewajiban. Hal ini berbeda dengan hukum Islam
yang mana pemunculan hak adalah seiring dengan pemenuhan kewajiban.
Namun, dari kedua sistem hukum tersebut dalam upaya perlindungannya adalah
sama-sama melindungi kedua belah pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha
sekaligus.
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KW  - perlindungan konsumen
KW  -  perbandlngan hukum islam
KW  - undang-undang no.8 tahun 1999
M1  - skripsi
TI  - PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELl STUDI PERBANDlNGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999
AV  - restricted
EP  - 95
ER  -