relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17922/
title: STATUS KEWARISAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA
creator: ALFUN NI'MATIL HUSNA, NIM. 03360200
subject: Perbandingan Madzhab
description: Pengangkatan anak bukanlah pennasalahan yang baru. Sejak zaman  Jahiliyah, pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang  berbeda-beda sejalan dengan sistem dan peraturan hukum yang berlaku pada  masyarakat yang bersangkutan. Pengangkatan anak tersebut dapat dikategorikan  sebagai perbuatan hukum karena dengan mengangkat anak, berarti seseorang telah  mengambil anak orang lain untuk dijadikan bagian dari keluarganya sendiri dan  pada akhirnya, akan timbul suatu hubungan hukum antara orang yang mengangkat  dan anak yang diangkat. Anak angkat memiliki peranan serta kedekatan terhadap  anggota keluarga orang tua angkatnya, sehingga ia kadang diperlakukan sama  seperti anak kandung sendiri.  Persoalan mengenai pengangkatan anak dapat ditemukan dalam ketentuan  hukum Islam dan hukum Perdata. Dimana, kedua perangkat hukum ini sama-sama  menyatakan bahwa pengangkatan anak adalah sesuatu yang diperbolehkan selama  demi kepentingan terbaik bagi anak angkat. Akan tetapi persoalan muncul ketika  pengangkatan anak ini dikaitkan.dengan persoalan waris. Antara hukum Islam dan  hukum Perdata timbul ketentuan yang berbeda dalam menyikapi permasalahan  waris anak angkat. Hal inilah yang memberikan kesempatan kepada penyusun  untuk menemukan letak perbedaan dari keduanya.  Dikarenakan kajian ini adalah kajian pustaka, maka pendekatan yang  digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara normatif hukum dengan  mengkaji ketentuan tentang anak angkat yang terdapat dalam al-Qur'an dan alHadis,  serta ketentuan hukum yang terdapat dalam KUH Perdata.  Setelah dilakukan penelitian oleh penyusun, maka terungkaplah adanya  ketentuan dalam hukun Islam yang menyatakan bahwa status anak angkat itu  tidak dapat disamakan dengan anak kandung sehingga dia tidak dapat menerima  harta warisan dari orang tua angkatnya. Meskipun demikian, anak angkat tersebut  berhak mendapatkan wasiat dari orang tua angkatnya dengan ketentuan tidak  boleh lebih dari sepertiga harta kekayaan orang tua angkat. Sedangkan menurut  KUH Perdata dinyatakan bahwa anak angkat sebagai anggota keluarga dapat  memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya berdasarkan ketentuan  undang-undang yang berlaku (ab instestato) ataupun dengan adanya surat wasiat  (testament).  Persoalan pengangkatan anak ini memiliki relevansi yang signifikan  dengan kondisi masyarakat Indonesia pada masa sekarang ketika dikaitkan  dengan persoalan anak jalanan yang hidupnya terlantar. Dimana, salah satu solusi  yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka pertumbuhan anak jalanan ini dapat dilakukan dengan adopsi.
date: 2007-04-12
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17922/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17922/2/BAB%20II%2C%20III%2C%20IV.pdf
identifier:   ALFUN NI'MATIL HUSNA, NIM. 03360200  (2007) STATUS KEWARISAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA.  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.