relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/18064/
title: PEMBERATAN PIDANA BAGI PERMUFAKATAN JAHAT  DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA  PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
creator: DEWI PRAWESTI, NIM. 03370295
subject: Jinayah Siyasah
description: Nilai akal bagi manusia sangatlah besar, karena dengan akal manusia dapat  mengenal Tuhannya dan memahami firrnan-firmanNya serta dapat mendukung dalam  melaksanakan tuntunan syara'. Penyalahgunaan psikotropika dewasa ini sangat  mengkhawatirkan. Disamping menyebabkan rusaknya moral dan akal manusia  terutama generasi muda, psikotropika bahkan dapat menyebabkan kematian.  Nampaknya, perkembangan zaman dan teknologi yang semakin pesat sekarang ini,  telah menyebabkan berkembang pula modus operandi peredaran obat terlarang ini.  Lahimya Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 merupakan salah satu upaya  dalarn penanggulangan penyalahgunaan psikotropika. Ketentuan dalam Pasal 71  dalarn ketentuan undang-undang ini menyebutkan bahwa permufakatan jahat  dihukum dengan ditambah 113 dari ketentuan pasal yang bersangkutan. Penambahan  kadar hukuman ini merupakan bentuk pemberatan pidana yang dirasa timpang.  Mengingat delik permufakatan jahat merupakan suatu delik yang secara fakta belum  menimbulkan kerugian yang nyata bagi masyarakat maupun individu. Oleh karena  itulah penyusun tertarik rnembahas mengenai bagaimana ketentuan pennufakatan  jahat tindak pidana psikotropika khususnya berkaitan dengan pemberatan pidana  yang dikenakan bagi pelaku tindak pidan permufakatanjahat tersebut.  Untuk menjawab permasalahan tersebut maim kajian yang dilak:ukan  penyusun adalah dengan menjelaskan secara terperinci delik pennufakatan jahat  sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Psikotropika kemudian dijelaskan  juga bagaimana hukum Islam memandang permufakatan jahat. Skripsi ini disusun  berdasarkan penelitian kepustakaan (library research) melalui pendekatan preskriptif  ana/isis yaitu memberikan penilaian apakah pemberatan pidana dalam ketentuan  permufakatan jahat yang diatur dalam pasal tersebut sudah sesuai (tidak  bertentangan) dengan ketentuan hukum pidana Islam.  Berdasarkan kajian tersebut diatas penyusun dapat menarik kesimpulan bahwa  pernidanaan permufakatan jahat dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 5  Tahun 1997 tentang Psikotropika tidaklah bertentangan dengan syari'at Islam.  Penambahan kadar hukuman pelaku permufakatan jahat (pembuat tidak langsung)  tersebut sudah sesuai dengan pertimbangan kcmaslahatan umat. Karena yang  dimaksud sebagai permufakatan jahat dalam ketentuan Pasal 71 merupakan  kesepakatan dalam sebuah konspirasi kejahatan.
date: 2007-09-20
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/18064/2/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/18064/1/BAB%20II%2C%20III%2C%20IV.pdf
identifier:   DEWI PRAWESTI, NIM. 03370295  (2007) PEMBERATAN PIDANA BAGI PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.