@phdthesis{digilib18071,
           month = {September},
           title = {TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2006)},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM. 03370263 NURAINI DIYAR PUSPITASARI},
            year = {2007},
            note = {1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT M.Hum.
2. UDIYO BASUKl S.R, M.Hum.},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/18071/},
        abstract = {Kekerasan dalam rumah tangga (KDR T) merupakan masalah yang banyak
terjadi dalam masyarakat, hal ini karena anggapan bahwa tindak kekerasan atau
penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, anak maupun person yang
ada dalam lingkup rumah tangga dianggap sebagai hal yang lumrah dan wajar.
Kebanyakan masalah KDR T jarang muncul atau tersentuh hukum karena
perempuan sendiri bersikap diam atas perlakuan suami/pelakunya. KDRT ini
merupakan tindak kejahatan yang pelakunya dapat dikenai dengan hukuman.
Tema KDRT merupakan isu yang hingga saat ini digalakkan oleh berbagai
lembaga atau pun aktivis LSM yang berbasis gender. Upaya yang dilakukan oleh
aktivis LSM diantaranya dengan memberikan bantuan serta pendampingan bagi
korban tindak KDRT, serta pemberian rumah aman bagi korban yang terancam
keselamatannya. Upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya KDRT dengan
melahirkan UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (PKDRT) yang disahkan pada tanggal 22 September 2004.
Lahirnya undang-undang ini merupakan upaya untuk melindungi perempuan
(istri) khususnya dari perlakuan sewenang-wenang suami.
Dari data yang diperoleh dari LSM di wilayah Yogyakarta selama triwulan
pertama tahun 2006 terdapat setidaknya 133 kasus KDRT. Hal ini menunjukkan
bahwa tindak KDRT telah banyak terjadi di masyarakat. Dengan diberlakukannya
UU PKDRT tersebut selama lebih dari dua tahun setidaknya diharapkan dapat
memebrikan hasil yang signifikan. Namun karena masalah KDRT, masih
dianggap sebagai masalah privat yang sebagian besar tidak ingin di ekspose ke
media, maka banyak kasus yang tidak sampai ke pengadilan dan lebih memilih
bercerai atau berdamai dengan suami. Dalam hal ini peran masyarakat untuk
melaporkan terjadinya .KDRT masih sangat minim, sehingga wajar jika kasus
yang ditangani pengadilan masih sangat sedikit.
Penelitian tentang Tindak Penganiayaan Fisik dalam Rumah Tangga
(Studi Putusan PN Yogyakarta Tahun 2006) dilakukan dengan pendekatan yuridis
yaitu untuk mengetahui sejauh mana UU No.23 Tahun 2004 tersebut dapat
dilaksanakan dalam menjatuhkan putusan. Sedangkan pendekatan sosial adalah
untuk megetahui dan melihat realitas yang terjadi dalam masyarakat. Sejauh mana
peran aparat penegak hukum dalam mensikapi KDRT, dan peran serta masyarakat
dalam memanfaatkan Undang-undang tersebut.
Dari hasil penelitian dapat digambarkan bahwa penegak hukum
(khususnya Hakim) telah memainkan perannya dengan baik. Sanksi yang
diberikan kepada pelaku tindak penganiayaan setimpal dengan perbuatannya.
Hukuman yang diberikan dirasa telah memenuhi rasa keadilan dan menimbulkan
efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Untuk itu
beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah : 1) Penjatuhan hukuman yang
diberikan harus melihat dari kondisi korban, 2) peningkatan peran masyarakat
(khususnya korban) dalam melaporkan terjadinya tindak KDRT, dan 3)
peningkatan sosialisasi dan pemahaman Undang-undang No.23 Tahun 2004
kepada masyarakat.}
}