relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/18095/
title: KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PROYEK PEMERINTAH  DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  (STUDI KASUS PEKERJAAN PENGASPALAN JALAN, PELAKSANA CV.  GIRI RATU METRO LAMPUNG, TAHUN ANGGARAN 2006)
creator: INDIRA ELFIRA, NIM 03380445
subject: Ilmu Hukum
description: Setiap mengajukan penawaran pekerjaan, perusahaan konstruksi atau  sering disebut dengan Kontraktor diharuskan melampirkan jadwal waktu  pelaksanaan pekerjaan juga jadwal penyediaan bahan, alat dan tenaga kerja.  Kontraktor yang dinyatakan menang dalam proses tender atau lelang, kemudian  segera melaksanakan pekerjaan setelah terlebih dahulu menandatangani Surat  Kontrak Perjanjian Kerja. Surat Penawaran berikut lampiran-lampirannya akan  menjadi bagian tak terpisahkan dari Surat Kontrak Perjanjian Kerja yang harus  dipatuhi Penyedia Jasa/Kontraktor. Sehingga dalam melaksanakan pekerjaannya  Penyedia Jasa/Kontraktor tidak dapat mengabaikan jadwal waktu pelaksanaan  pekerjaan danjadwal rencana penyediaan bahan, alat dan tenaga kerja.  Keterlambatan atau tidak terselesaikannya pekerjaan sesuai dengan batas  waktu yang ditentukan dalam Surat Kontrak Perjanjian Kerja akan menimbulkan  kerugian yang signifikan bagi kedua belah pihak. Sanksi bagi Penyedia  Jasa/Kontraktor yang mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan  diatur dalam pasal yang mengatur tentang sanksi-sanksi dalam Surat Kontrak  Perjanjian Kerja. Salah satu perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam  penyelesaian pekerjaan adalah CV Giri Ratu yang beralamatkan di Jalan Way  Seputih No. 15 Kota Metro-Lampung. Yang menjadi permasalahan adalah,  keterlambatan yang diakibatkan oleh perusahaan tersebut diatas tidak menerima  sanksi maupun denda dari kesalahan yang telah dibuatnya.  Maka dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, Penulis melakukan  penelitian lapangan (field research) karena dilakukan langsung pada CV. Giri  Ratu Metro, Lampung. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan pengumpulan  data dengan menelusuri dokumen-dokumen dan wawancara dengan metode  observasi langsung. Kemudian dibawa ke dalam ruang lingkup Syariah dan  dianalisis menurut Hukum Jslam dan hukum yang berlaku di Indonesia.  Sebagai hasil analisa yang telah Penyusun lakukan dengan berbagai alat  bantu berupa teori dan metode penelitian, maka didapatlah kesimpulan bahwa  keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengaspalan jalan dikarenakan kelalaian  dari kedua belah pihak, yakni Penyedia Jasa/Kontraktor dan Pejabat Pembuat  Komitmen. Namun karena kelalaian tersebut terjadi di kedua belah pihak yang  .telah mengadakan perjanjian, maka keduanya mengadakan musyawarah untuk  kemaslahatan bersama. Kemudian dicapailah kesepakatan baru tanpa memberikan  sanksi seperti yang telah disepakati dalam kontrak kerja sebelumnya.
date: 2007-09-04
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/18095/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/18095/2/BAB%20II%2C%20III%2C%20IV.pdf
identifier:   INDIRA ELFIRA, NIM 03380445  (2007) KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PROYEK PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PEKERJAAN PENGASPALAN JALAN, PELAKSANA CV. GIRI RATU METRO LAMPUNG, TAHUN ANGGARAN 2006).  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.