%0 Thesis
%9 Skripsi
%A KURNIATI, NIM 02381473
%B FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
%D 2007
%F digilib:18102
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%K EKSISTENSI PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG  DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
%P 187
%T EKSISTENSI PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG  DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  (STUDI ATAS UU NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG)
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/18102/
%X Lebih dari sejarah apapun sebelumnya, keberadaan dunia saat ini  bercirikan interdependensi antara negara dan masyarakatnya. Globalisasi secara  bertahap telah mengikis integritas bangsa-bangsa sebagai aktor yang independen  dan otonom. Saat ini semakin banyak keputusan yang berada di luar kendali  langsung suatu negara. Lembaga-lembaga tinggi negara seperti Presiden, MPR,  Menteri dan bahkan anggota legislatif yang dipilih atas pilihan rakyat tidak bisa  lepas dari lembaga dan institusi internasional seperti IMF (International Monetery  Fund), Bank Dunia, WTO bahkan perusahaan multinasional. Akibatnya seringkali  negara dipaksa untuk mengadopsi suatu kebijakan yang didasari lebih atas  kepentingan internasional dibandingkan dengan kepentingan nasional.  UU Rahasia Dagang lahir sebagai suatu konskuensi logis dari  keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO, sehingga sebagai negara anggota  Indonesia diwajibkan untuk meratifikasi ketentuan-ketentuan TRJPs terhadap  aturan-aturan perekonomian Indonesia.  WTO dan Trade Related Jo lntel/ectua/ Properties (TRlPs) sangatlah  berbeda dengan konsepsi masyarakat tradisional di Indonesia, di mana rezim  Intellectual Property Rights (IPR atau rczim HaKI) selalu berusaha membuat  kepemilikan pribadi terjadi atas berbagai penemuan atau kekayaan masyarakat  lokal, sementara masyarakat lokal yang memiliki kekayaan budaya yang tak  terhingga lebih banyak menganut konsepsi kepemilikan komunal atau sosial.  Dengan demikian, rezim HaKJ yang ada ini tak bisa melindungi kekayaan budaya  masyarakat tersebut. Dalam praktik kita akan melihat bahwa masyarakat  tradisional tak pernah pelit berbagi pengetahuan yang dimilikinya bagi  kepentingan mereka yang membutuhkannya. Orang yang sakit dalam komunitas  diberi ramuan obat-obatan tertentu untuk mcnyembuhkan penyakitnya. Sementara  itu, fenomena yang berbeda terjadi pada mereka yang menganut pendekatan rezim  HaKI, di mana formula obat tradisional tadi haruslah bisa dirumuskan, diambil  sampelnya, dan kemudian diam-diam dibawa ke negara lain serta didaftarkan  scbagai hak milik di sana. lmplikasinya mereka yang hendak menggunakan  formula tersebut haruslah membayar kepada si pemilik formula, yang belum tentu  pemilik asli pengetahuan tersebut. Hal inilah yang akhirnya menjadi kontroversi  dalam persoalan perlindungan rahasia dagang.  Berdasarkan permasalahan tersebut memberikan kesempatan kepada  penyusun untuk mencermati kembali urgensitas implementasi perlindungan  rahasia dagang dalam UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang di  Indonesia agar dapat diperoleh kejelasannya dari segi yuridis maupun hukum  Islam.  Untuk pengkajian tersebut, dalam analisis data penyusun menggunakan  metode deduktif untuk menilai urgensitas implementasi perlindungan rahasia  dagang dalam UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang di Indonesia dari  perspektif Hukum Islam. Sedangkan pendekatannya adalah yuridis normatif, yaitu  melihat aturan perlindungan rahasia dagang dalam UU Rahasia Dagang No. 30  Tahun 2000 yang terdiri 19 bab dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum  positif kcmudian ditinjau dengan kaidah-kaidah fikih dalam hukum Islam.
%Z PROF.DR.H.SYAMSUL ANWAR,M.A.