eprintid: 18125
rev_number: 10
eprint_status: archive
userid: 82
dir: disk0/00/01/81/25
datestamp: 2015-11-06 03:00:41
lastmod: 2015-11-06 03:00:41
status_changed: 2015-11-06 03:00:41
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: LUTFIL ANSORI, NIM 02371334
title: STUDI TERHADAP KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN
DI INDONESIA
ispublished: pub
subjects: jin_sy
divisions: jur_jsi
full_text_status: restricted
keywords: STUDI TERHADAP KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN
DI INDONESIA
note: SITI FATIMAH SH,M.HUM
abstract: Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, Presiden memegang
kekuasaan pemerintahan tertinggi yang dalam melaksanakan kewajibannya
dibantu oleh seorang Wakil Presiden (UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945 Pasal 4 ayat (1 ), (2)). Pasal 4 ayat (2) ini menyebutkan "Dalam melakukan
kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden". Secara
konstitusional pasal ini memperlihatkan kedudukan dan tugas Wakil Presiden
sebagai pembantu Presiden. lstilah wakil adalah orang yang dikuasakan
menggantikan orang lain. Kedudukan sebagai pengganti ini dapat dilihat dalam
Pasal 8, "Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat
melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil
Presiden sampai habis masa jabatannya". Dengan demikian kedudukan Wakil
Presiden menurut pasal tersebut adalah orang nomor dua setelah Presiden (the
second man).
Mengetengahkan sistem pemerintahan menurut UUD dimaksudkan untuk
mengetahui kedudukan jabatan Wakil Presiden dalam hubungannya dengan
Presiden ditinjau dari peran, tugas dan pertanggungjawabannya. Tugas dan
pertanggungjawaban tersebut terutama dilihat dalam prespektif fiqh siyasah.
Penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (library research), dengan
pengumpulan data melalui penelusuran dan penelaahan literatur yang terkait
dengan pokok pembahasan. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian
ini adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Keppres Nomor 121
Tahun 2000 tentang Penugasan Presiden Kepada Wakil Presiden Untuk
Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari dan Ketetapan MPR No.
III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi
Negara dengan/atau Lembaga-lembaga Tinggi Negara. Sedangkan data
sekundernya diperoleh dari buku-buku dan artikel pada media massa yang terkait
dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, dengan melakukan
analisis beberapa peraturan perundangan yang berkaitan dengan kedudukan Wakil
Presiden dan melakukan penelusuran terhadap teks-teks al Qur'an dan hadis yang
berkaitan dengan masalah yang diteliti. Di sampling itu, digunakan juga
pendekatan politis dan historis.
Dengan metode tersebut diketahui bahwa kedudukan Wakil Presiden
dalam sistem pemerintahan Indonesia sama dengan kedudukan seorang wazzir
dalam sistem ketatanegaraan Islam. Wakil Presiden dan wazzir merupakan orang
kedua setelah Presiden/Kepala Negara dalam pemerintahan, yang tugas dan
kewenangannya bergantung kcpada pemberian dan pelimpahan tugas dari
Presiden. Sehingga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang Wakil
Presiden adalah kepada Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam
menjalankan pemerintahan.
date: 2007-03-06
date_type: published
pages: 145
institution: UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
department: FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   LUTFIL ANSORI, NIM 02371334  (2007) STUDI TERHADAP KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA.  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/18125/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/18125/2/BAB%20II%2C%20III.pdf