%A NIM: 01360632 KIFRALWI SUPARDA
%O Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag,
%T ISLAM DAN DEMOKRASI
DALAM PANDANGAN MUHAMMAD 'ABID AL-JABIRI DAN
ABU AL-A'LA MAUDUDI
%X Akhir-akhir ini hampir semua orang menuntut demokrasi. Demokrasi
secara tidak langsung telah dianggap sebagai suatu keniscayaan. Semua ideologi
dan sistem pemerintahan yang telah ada selama ini seakan-akan telah takluk oleh
kepcrkasaan dem'okrasi.
Namun di batik keperkasaan demokrasi, ia masih menyimpan keraguan
bagi beberapa kalangan, tcrutama umat Islam. Kecaman terhadap demokrasi
sering mencuat di negeri yang mayoritas penduduknya Muslim. Kesan yang bisa
ditangkap adalah Islam tidak cocok dengan demokrasi. Tapi apa benar demikian?
Tak bisa ditampik bahwa Islam adalah agama yang Universal. Misi Islam
melampaui batas-batas geografis dan budaya. Islam secara inhern mempunyai
nilai sendiri mengenai segala sesuatu. Hal ini sekali lagi mengundang pertanyaan;
apakah nilai-nilai Islam sejalan- untuk tidak dikatakan bertolak belakangdengan
nilai-nilai yang diusung demokrasi? Dalam rangka berusaha menemukan
jawaban atas permasalahan ini, penulis mencoba memperbandingkan pendapat
dua tokoh yang cukup berpengaruh dalam konstelasi pemikiran politik un1at Islam
dewasa ini. Mereka adalah Mu.Pammad • A bid al-Jabirl dari Maroko dan Abu alA'la
Maududi dari anak benua India yang kini bemama Republik Islam Pakistan.
Selain berusaha menemukan jawaban atas permasalahan yang telah lama
mengganjal tersebut, penulis juga berusaha menemukan relevansi pcmikiran
kedua tokoh untuk konteks kcindonesiaan sehingga karya ini bukan sekedar
"melangit" saja tanpa ada fungsi dan sumbangan apa-apa bagi umat Islam
Indonesia.
Dcngan pendekatan historis dan politis yang digunakan, basil penelitian ini
adalah: al-Jabiri memandang demokrasi merupakan suatu keniscayaan bagi negeri
Arab (dan umat Islam pada umumnya), karena demokrasi merupakan suatu hal
yang terbuka untuk difikirkan (qiibil li at-Tajkfr fih) . Islam bisa menerima
demokrasi dcngan catatan bahwa demokrasi yang hendak diterapkan haruslah
dilahirkan dari pengalaman kesejarahan umat Islam (bangsa Arab pada
khususnya, urnat Islam pada umurnnya) sendiri, bukan mengambil begitu saja dari
bangsa lain. Lalu Maududi memandang bahwa demokrasi bertentangan dengan
Islam. konsep kedaulatan rakyat, yang merupakan inti demokrasi, dengan sangat
jelas bertentangan dengan keyakinan Islam yang mengakui kedaulatan satusatunya
hanyalah milik Allah.
Tcrlepas dari perbedaan pendapat di atas, ketika melihat konsep syurii alJabiri
dan Maududi sependapat bahwa sy urii hanyalah konsulta.si yang tidak
mengikat; "Syfua lain, dcmokrasi lain".
Untuk konteks keindonesiaan, pendapat al-Jabin bahwa dcmokrasi
sepatutnya digali dari pengalaman kesejarahan bangsa Arab (atau bangsa
manapun yang hendak menerapkannya), mendapatkan kontcksnya di Indonesia.
Sedang pendapat MaudO.dl bahwa demokrasi sangat rentan terhadap
penyelewengan. mcmang bertemu prakteknya di Indonesia. Namun seperti kata
al-Jabin, ''tidak ada alternatif lain bagi kediktatoran dan tirani, selain dernokrasi,"
otornatis demokrasi tetap relevan bagi Indonesia.
%D 2007
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%L digilib18154