The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PERDAGANGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini (UU PTPPO). Perdagangan anak adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dibawah umur dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan manusia dibawah umur (anak-anak) tereksploitasi. Tujuan dari perdagangan anak ini untuk di eksploitasi, baik eksplotasi secara ekonomi, tenaga maupun seksual. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Ma,nusia juga termasuk delik yang mempunyai konsekuensi berupa sanksi terhadap pelakunya. Penyusun melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi anak-anak yang diperdagangkan serta pandangan hukum islam tentapg tindak pidana perdagangan anak tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis-normatif, dan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan tehnik pengumpulan data melalui telaah pustaka yang disesuaikan dengan pokok permasalahan. Adapun dalam menganalisis data dengan menggunakan analisis deduktif dan interpretatif. Dari penelitian ini ditemukan bahwa baik hukum positif maupun hukum pidana islam menggolongkan tindakan tersebut kedalam tindak kriminal yang dapat dicela dan melanggar hak-hak anak juga HAM. Tindak pidana dengan gaya perbudakan modem mempunyai konsekuensi sanksi yang diatur dalam hukmn positif sesuai dengan pasal-pasal dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentan~ Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam UU ini te1ah dijelaskan pasal per pasal mengenai bentuk-bentuk perdagangan, termasuk perdagang~ manusia dibawah umur (anak-anak). UU PTPPO telah mengcover uu atau peraturan yan~ ada sebelumnya, sehingga UU PTPPO menjadi alternative uta:m& dalam menjenit pelaku tindak pidana child trafficking. Sedangkan dalam hukum islam child trafficking merupakan perbudaka.I} modem yang jelas-jelas melaggar hak-hak anak. Dianggap melanggar hak dasar anak sebagai buah hati orang tua dan hak Tuhan sebagai sang Kholiq. Tidak adanya penghormatan terhadap martabat manusia dan kesalahan interpretasi dari konsep kewajiban anak taat kepada orang tua yang menyebabkan anak bany~ dijerumuskan dalam perdagangan anak. Islam sebagai agama anti kedzalima.Ilp memberikan sanksi ta 'zir terhadap pelaku child trafficking, sesuai dengan sanksi dalam pasal 2 UU PTPPO yaitu penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, dengan denda minimal 120 juta dan maksimal 600 juta. Yang mana sanksi td 'zir ini diserahkan sepenuhnya pada penguasa (hakim) yang ada pada masa tersebu~ yang tentu saja pemberian sanksi ini harus berdasarkan Qur'an dan Hadis pula. Bila dimasa sekarang ini dapat disesuaikan dengan UU yang berlaku saat inl Hukum harus ditegakkan agar keadilan dapat diperoleh, karena keadilan merupakan harapan terakhir dari korban perdagangan anak.
Fakultas Syari'ah, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PERDAGANGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Text)
PERDAGANGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Other)
HTML Summary of #18186 PERDAGANGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM