%A NIM. 02361269 YUSUF TRIHANANTA
%O DRS. KHOLID ZULFA, M.SI.
%T PENGELOLAAN ZAKAT OLEH NEGARA
(STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN
MASDAR F. MAS'UDI DAN M. DJAMAL DOA)
%X Pada masa Rasulullah dan Khulafa'ur Rasyidin zakat dikelola langsung oleh
pemerintah. Rasulullah menunjuk sahabat tertentu sebagai amil (pengelola). Praktik ini
dilanjutkan oleh para khalifah setelah beliau. Dalam perkembangan sejarahnya,
terutama ketika negara-negara berpenduduk mayoritas muslim berada baJam
penjajahan, .zakat semakin terpisah dari institusi negara, dikelola secara tradisional, dan
hanya menjangkau sektor-sektor yang sangat terbatas. Akibatnya, zakat tidak lagi
menjadi soko guru bagi tegaknya kesejahteraan dan keadilan sosial.
Masdar F. Mas'udi dan M. Djamal Doa berangkat dari visi yang sama untuk
menempatkan kembali zakat sebagai salah satu elemen pembangunan (pengentasan
kemiskinan dan pemberdayaan sektor-sektor yang di dalamnya terdapat kepentingan
masyarakat umum, terutama yang tidak mampu) yang secara langsung dikelola oleh
negara. Akan tetapi, pada detil pemikiran mereka terdapat banyak perbedaan, yang
utamanya disebabkan perbedaan mereka dalam memaknai zakat
Kajian ini membahas pemikiran kedua tokoh tersebut yang meliputi landasan
pemikiran dan metode is!inbii/ hukum yang mereka gunakan dengan pendekatan usul
fiqh. Surnber primer kajian ini adalah tulisan-tulisan mereka yang berkaitan dengan
zakat dan tulisan-tulisan mereka lainnya yang mendukungnya.
Melalui pendekatan sejarah yang khas Masdar menyimpulkan bahwa zakat
adalah pungutan yang dimasa modern ini disebut pajak. Zakat adalah spirit yang
menjadi jiwa bagi lembaga pajak. Dalam kaca mata pandangan ini, agar sejalan dengan
tujuan dan prinsip etis zakat maka lembaga pajak ini harus disusun ulang mengikuti
aturan-aturan zakat yang pokok (ni~ab, }Jaul, tarif zakat, obyek zakat, dan kepada siapa
zakat diperuntukkan), yang juga telah diperbaharui. Di sini Masdar menekankan
pentingnya peran S)'Ura sebagai wadah ijtihad jama'i untuk rnencapai kesepakatan
ulama yang mengikat pemerintah dan seluruh rakyat.
Sedangkan Djamal tetap berpegang pada pandangan jurnhur bahwa zakat dan
pajak berbeda. Untuk menghindari adanya pungutan ganda yang memberatkan, Djamal
mengusulkan pernberian subsidi silang yaitu salah satu yang lebih kecil dari dua
kewajiban tersebut tercakup d~lam lainnya yang lebih besar. Menurut Djarnal, zakat
harus dibenahi terutama dalam manajemen dan pengelolaannya agar potensinya untuk
keadilan sosial dapat dimaksimalkan. Untuk itu Djamal mengusulkan pembentukan
Departemen Zakat yang independen dengan mencontoh sistem adrninistrasi pengelolaan
pajak.
Dalam terna pengelolaan zakat ini, corak pemikiran Masdar adalah teologisfilosofis
dengan concern lebih banyak kepada pergulatan pemikiran di dunia fiqh dalam
bingkai sebuah negara. Sedang Djamal, pemikirannya bercorak teknis-metodis yang
terfokus pada pentingnya peran dan keseriusan negara untuk dan bagaimana seharusnya
mengelola zakat.
Secara umum. dasar pemikiran Masdar dan Djamal tidak jauh berbeda. Mereka
sama-sarna berangkat dari prinsip m~lal;ah dan konsep tanggung jawab negara
terhadap rakyat. Perbedaan lebih terlihat dalarn metode isfinbat hukum mereka.
Meskipun Masdar terlihat lebih berani untuk membongkar pasang bangunan fiqh dan
usul fiqh yang telah mapan, namun masing-masing pemikiran dari kedua tok.oh tersebut
merupakan upaya ijtihlsdi yang sangat berarti bagi cita-cita untuk mengembalikan zakat
sebagai soko guru tegak:nya kesejahteraan dan keadilan sosial.
%D 2007
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%L digilib18388