TY - THES N1 - PEMBIMBING: DR. AHMAD YANI ANSHORI ID - digilib1840 UR - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/1840/ A1 - ABD AZIZ - NIM. 03370316 , Y1 - 2009/04/06/ N2 - ABSTRAK Runtuhnya rezim Orde Baru telah memberikan angin segar perubahan bagi dinamika politik, hukum dan sosial di Indonesia. Juga telah memberikan kebebasan bagi khalayak untuk mengekspresikan potensinya baik dalam ilmu pengetahuan, naluri politik sampai pada keyakinan atas sebuah ideologi (cara pandang membaca masyarakat dan strateginya). Dalam kanvas sejarah Indonesia mulai 1999-2008, tercatat dua kali pemilihan umum yang diikuti oleh banyak partai politik dengan platform yang cukup kompleks dan plural. Salah satu partai politik kontestan pemilu adalah Partai Bulan Bintang. Sebagai partai yang bersaskan Islam, PBB menginginkan pemberlakuan Syari'at Islam melalui konstitusi. Bagi PBB, hanya dengan cara tersebut Syari'at Islam dapat diberlakukan dan ditegakkan. Indonesia sebagai negara plural, perjuangan penegakan Syari'at Islam secara konstitusi tidak mudah terealisasi karena bermacam-macam ideologi serta kepentingan politik yang melingkupinya. Dari latar belakang tersebut, pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah strategi perjuangan PBB dalam penegakan Syari'at Islam di Indonesia secara konstitusional. Skripsi ini merupakan penelitian pustaka (library reserach) yang bersifat deskriptif-analitik dengan menggunakan pendekatan historis dengan tujuan untuk mengetahui sosio-politik yang melatar belakangi konfigurasi yang terjadi. Dalam diskursus ini penyusun menggunakan teori politik Islam dan siy��sah dusturiah sebagai kerangka besarnya karena kajian ini mencakup persoalan bentuk negara dan penetapan hukum yang sesuai dengan syari�at. Dalam kajian politik Islam, ada tiga paradigma pemikiran yang mengkaji tentang relasi antara Islam dan negara, yaitu; integral, sekuler dan simbiosis mutualistik. Syafi�i Maarif menyebut diskursus dialektika Islam dan negara sebagai Islam politik. Ia mengkategorikan Islam politik di Indonesia dalam dua kategori, antara lain: Islam sejarah dan Islam cita-cita. Islam sejarah adalah Islam yang terealisasi dalam kehidupan sehari-hari atau disebut juga dengan Islam realitas. Sedangkan Islam cita-cita adalah Islam yang diidealkan dalam kehidupan sehari-hari tetapi cenderung utopia, seperti Khilafah Islamiyah. Dalam ranah politik, perjuangan pemberlakuan Syari'at Islam secara konstitusi dipelopori oleh beberapa partai Islam, salah satunya PBB (Partai Bulan Bintang). Partai Bulan Bintang beranggapan bahwa urusan agama dan negara tidak dapat dipisah, keduanya saling membutuhkan dan melengkapi. Salah satu perjuangannya adalah upaya memasukkan Piagam Jakarta dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, karena bagi PBB, hanya dengan cara tersebut Syari'at Islam dapat diberlakukan secara konstitusional. Selain upaya memasukkan konsep Piagam Jakarta, hal spesifik dalam strategi perjuangannya dalam penegakan Syari'at Islam dalam makna untuk menghapus berbagai perundang-undangan dan berbagai peraturan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti narkoba, pornografi dan berbagai hal yang memicu kriminalitas. Otonomi Daerah juga menjadi salah satu peluang bagi PBB dalam strategi perjuangan pemberlakuan Syari'at Islam, seperti Aceh, Garut, Banten dll. Dengan adanya Otonomi Daerah ini, peluang yang paling jitu adalah memasukkan nilai-nilai Syari'at Islam dalam Peraturan Daerah (Perda). Sejauh yang bisa dilakukan, PBB tetap konsisten dengan visi dan misi partainya sebagai partai Islam. Bagi PBB yang terpenting bukan hasil tetapi proses perjuangannya dalam menegakkan syi'ar-syi'ar Islam melalui jalan struktural karena perjuangan penegakan Syari'at Islam merupakan manifestasi dari iman seseorang. PB - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta KW - Partai Bulan Bintang KW - Syari'at Islam KW - Piagam Jakarta KW - Undang-Undang Dasar 1945 KW - syi'ar-syi'ar Islam M1 - skripsi TI - PERJUANGAN PARTAI BULAN BINTANG DALAM PENEGAKAN SYARI'AT ISLAM DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH AV - none ER -