TY  - THES
N1  - L DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.AG
2.DRS. SUPRIATNA M.SI
ID  - digilib18412
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/18412/
A1  - WIDHYASTUTI MARGININGTIAS, NIM. 01350852
Y1  - 2007/08/23/
N2  - Perkawinan ialah ikatan lahir batin yang sah antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami istri. Menurut Islam perkawinan itu bukan semata mata
menyalurkan dorongan hawa nafsu, tetapi untuk membentuk keluarga yang
bahagia, sejahtera. dan dirahmati oleh Allah swt, dan untuk mengatur mengenai
perkawinan ini Pemerintah Indonesia telah rnengeluarkan Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah tentang perkawinan. Dengan dikeluarkan
Undang-tmdang dan Peraturan Pemerintah tersebut diharapkan dapat menyelesaikan
masalah-masalah yang terjadi di dalam rumah tangga serta dapat menjamin apa-apa
yang menjadi hak istri ataupun suami didalam berumah tangga. Salah satu dati aturan
yang tercantmn dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah
adanya kewajiban suami untuk meminta persetujuan pada isteri ( Pasal 5)1 dan
pengadilan agama (P~ 4 ayal (1)) apabila suami akan berpoligami Namun
kenyataan yang banyak sekali terjadi di masyarakat hal tersebut seringkali sulit
dilakukan. Suami rnalah mengabaikan hak isteri untuk dimintai persetujuannya, dan
perkawinan yang kedua tetap dilakukannya dengan jalan menipu dengan mengaku
jejaka dan itu sangat merugikan hak isteri. Maka betdasarkan hal tersebut Undangundang
berusaha rnengantisipasinya dengan jalan dapat rnembatalkan perkawinan
yang kedua, karena suarni telah melanggar syarat-syarat berpoligarni (Pasa.l 22 UU
No. l Tahun 1974) dan perkawinan tersebut dianggap tidak sah secarn huktun.
Pembatalan perkawinan poligami karena tidak adanya izin isteri tersebut
sebuah kasus yang sangat menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan
kesempatan pada penyusun untuk. mencari landasan apa yang digunakan sehingga
dapat membatalkan perkawinan poligami karena tidak adanya izin isteri karena
dalam Islam ketentuan terse but tidak diatur baik daJam al-Qur' an maupun al-Ifadis,
serta untuk mengetahui apakah pembuktian dan pertimbangan hukurn yang
ditern.pkan teJah sesuai balk dari segi yuridis mauplDl nonnatif
Dalam kajian ~ pendekatan yang digunakan penyusun adalah pendekatan
yuridis, yaitu dengan rnenghubungkan masalah dan data-data yang diperoleh dengan
aturan-aturan hukurn yang berlaku, serta pendekatan normatif yaitu pende.katan yang
mengarah pada persoaJan dengan ditetapkan sesuatu berdasarkan teks-teks al-Qm' an,
al-ijadis, serta daJil-dalil Syar'i lainnya untuk mengetahui alasan pembatalan
perkawinan tersebut, serta tmtuk mengetahui apakah pembuktian dan pertimbangan
hukum yang diterapkan teJah sesuai baik dari segi yuridis rnaupun nonnatif
Berdasarkan rnetode yang digunakan, maka terungkaplah, bahwa dasar
pertimbangan hakim dalam rnemgarnbil keputusan untuk membatalkan perkawinan
tersebut adalah berdasarkan Undang-Wldang perkawinan dan atas dasar kemaslahatan, disamping itu pertimbangan serta pembuktian yang dilakukan
dipandang telah sesuai baik dari segi yuridis maupun normatif
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KW  - Poligami
M1  - skripsi
TI  - PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI KARENA TIDAK ADANYA IZIN ISTERI (STUDI ANALISIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA PERKARA NOMOR: 159/Pdt. G/2006/PA. Yk.)
AV  - restricted
EP  - 81
ER  -