@phdthesis{digilib18885,
           month = {August},
           title = {PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA
PEMALSUAN IDENTITAS
( STUDI PUTUSAN PA. SLEMAN NO.: 535/Pdt.G/2000/PA.Smn)},
          school = {FAKULTAS SYARIAH UIN SUNAN KALIJAGA},
          author = {NIM. 01350958 MARIA ULFA},
            year = {2007},
            note = {DRS. A. PATIROY, MA},
        keywords = {pernikahan, perkawanan, batal},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/18885/},
        abstract = {Pengadilan Agama adalah salah satu pengadilan yang berkompeten
untuk melakukan proses perkara pada tingkat pertama. Pengadilan Agama
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaraperkara
di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang;
Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Wakaf dan Sadaqah. Pembatalan Perkawinan
adalah salah satu perkara yang masuk dalam bidang perkawinan.
Dalam ketentuan Undang-Undang No.I Tahun 1974 Tentang
Perkawinan atau disingkat UUP, perkawinan yang tidak sah menurut hukum
Agama dan hukum Negara dapat dibatalkan melalui proses pengadilan,
sebagaimana diatur dalam pasal22-28 jo pasal37-38 PP No.9 Tahun 1975.
Undang-Undang No.I Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam telah diatur tentang alasan-alasan pembatalan perkawinan. Di antara
alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan pembatalan
perkawinan adalah ; Masih terikat perkawinan dengan orang lain, Wali nikah yang
melakukan perkawinan itu tidak sah, Teijadi salah sangka mengenai diri suami
atau istri, Suami menikah lagi tanpa izin Pengadilan Agama. Sedangkan fenomena
yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman alasan yang digunakan untuk
mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tidak hanya seperti yang telah
disebutkan di atas, adanya pemalsuan identitas juga dijadikan alasan untuk
mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Dalam hal ini majelis hakim
harus dapat membuktikan kebenaran dari alasan-alasan yang diajukan serta
pertimbangan-pertimbangan hukum yang dilakukan untuk memutus perkara
pembatalan perkawinan.
Skripsi ini menggunakan metode pendekatan normatif yuridis dengan
menggunakan qaidah hukum bahwa kemudaratan harus dihilangkan dan apabila
ada dua perkara yang !;arrta-!;ama mempunyal akibat hukum, maka haru!; memiHh
perkara yang mempunyai akibat hukum yang paling ringan.
Hasil yang diperoleh dari skripsi ini adalah; Pertama, pembuktian yang
rliennfllmn hflkim nntnk mr.mhnktikfln ln{\texttt{\char126}}hr.nflmn ciflri fllmmn {\texttt{\char126}}mne ciiajukfln acialah
dP.ng{\texttt{\char126}}n menggumtbn {\texttt{\char126}}l{\texttt{\char126}}t btllcti tertulii (aktlt otentik) dan alat bukti pengahmn,
Kedua a1at bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan
mengikat. Kedua, dalam memutus perkara pembatalan perkawinan ini hakim
menggunakan pertimbangan dengan melihat alasan-alasan yang dikorelasikan
dengan bukti-bukti yang diajukan yang mengacu pada perundang-undangan yang
ada (hukum positif) dan mengacu pada hukum Islam.
Setelah melihat bukti-bukti yang diajukan serta pertimbanganpertimbangan
hakim maka Pengadilan Agama Sleman memutus perkara No.:
535/Pdt.G/2000/P A. Smn dengan membatalkan perkawinan antara tergugat I
dengan tergugat II serta menyatakan bahwa Akta Nikah Nom or : 63/63/IV /2000
tanggal 28 April 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Cakranegara tidak mempunyai kekuatan hukum.}
}