TY  - THES
N1  - SITI FATIMAH, SH., M. HUM.
ID  - digilib18889
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/18889/
A1  - DADI HIDAYAT, NIM. 02361511
Y1  - 2007/05/04/
N2  - Konsep jUdtcial review pada awalnya mcn1pakan pcnyclcsaian
pertentangan peraturan perundang-undangan. Konscp ptdtcial rewcw ini hanyak
diserap oleh berbagai negara. setelah pertama kalinya pada tahun 1803 Mahkarnah
Agung Amerika Serikat mernutuskan kasus Marbury vs i'vladison olch John
Marshall. Seiring dengan diserapnya konsep jrtdtctol review ini oleh bcrbagai
negara sebingga banyak persepsi dalam pcnerapnnya berbeda-beda Mulai dari
pcndefinisian yang hams digandengkan dengan sistern hukwn yang dianut oleh
negara tersebut common /aw-kah atau cfl?il /alt'-kah. hingga penerapannya yang
banyak melahirkau model-model pengujiau di bcrbagai ncgara.
Konsep j udicial review di lndonsia secara konstitusional mnlai tc~jawab
dcngan adanya Pasal 24C ayat ( I) UlJD Rl 1945. yang kemudian dipcrtcgas
pada Pasal I 0 ayat (I) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 renta ng Mahkamah
Konstitusi.
Penelihan skrips? ini difokuskan pada Jrttltctal re\'lew di lndoncsm dcngan
objek kajian pada penunbangan (alasan) Mahkamah Konstirns1 terhadap putusan
No. OII-0171PUU-11200:1tentang pcngujmn Pasal (>0 Hun?f g ll? "'n 12 l'ahun
2003 teotang Pemilu Anggota DPR. DPD dan DPRD. baik dari aspc~ liukum
positif ataupun dari hukum Islam. Dengan pendckatan yuridis-nonnatif pcnclltian
ini berkesimpulan bahwa hal yang paling prinsipil terhadap penimb<mgan
Mahkamah Konstitusi tcrscbut adalah adanya pcncntangan sumber hukum. yakni;
adanya konsistcnsi terhadap Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966. schingga dcngan
dengan aJanya konsistcnsi tersebut mengakibatkan adanya pertentangan terhadap
Pasal-Pasal UUD 1945 yang Jainya. Sepcnr Pasal yang mengatur llak Asasi
Manusia dan Hak Warga Negara lndones?a. yang menimbulkan sugmausasi
terbadap bekas taltanan politik PKI atau orgamsasi lainnya yang pemah dilarang
dan dibubarkan oleh Tap MPRS No. XXV/J\iPRS/1%6. Karena ada yang
beranggapan bahwa status hukum Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966
sebagai Undang-Undang Dasar. Dengan ala san hahwa lcmhaga yang
mcnetapkannya adalah MPR. Akan lctapi. starus hukum Kctetapan MPRS Nomor
XXV/MPRS/1%6 itu dapat pu la ditafsirka:t scri ngkar kedudukannya arau dapat
dipersamakan dengan undang-undang.
Dari aspck hukum Islam juJ,cw/ r~?·t''" ini. prinsipnya sama dcngan
metode nas!lch-man?vkh. dimana dalam hal ini adanya asas pertentangan
(Ia 'omdl). hierarki ntl'illkh-mon.\11/ch. dan ke?~cnangan llfiS{I/ch-nwllluk l'cdua
hulaun tersebut (Positif dan Islam) srfatn) a sama-sama membatalkan hukum.
sedangkan perbcda;mya dalam hukum Islam ~latus hukum yang diJ,!IIIIII rcl<lp
disimpan dan dalam hukum positif status hukurnnya batal dan tidak mcngikat
demi hukum.
II
PB  - FAKULTAS SYARIAH UIN SUNAN KALIJAGA
KW  - perbandingan
KW  -  hukum islam
M1  - skripsi
TI  - STUDI PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.011-17/PUU-I/2003
AV  - restricted
ER  -