relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/18935/
title: INTERVENSI PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENENTUAN HARGA PASAR MENURUT KONSEP IBNU QAYYIM
creator: SHOFFAN HANAFI, NIM. 99383395
subject: Muamalat
description: Syariat Islam diturunkan oleh Tuhan bertujuan untuk menciptakan  kemaslahatan umat manusia secara kcseluruhan. Tujuan syariat tersebut  terimplementasi melalui ketetapan-ketetapan hukum yang di dalamnya  tcrkandung nilai tentang penarikan kebaikan (jalb al masalih), maupun nilai yang  berisi tentang menjauhi serta menolak kerusakan (daf'u al-mafasid). Dalam kaitan  ini, akan dikaji salah satu aspek dalam kehidupan manusia, yaitu aspek ekonomi  yang melibatkan pula aspek politik. Dalam masalah ekonomi, Islam telah  menanarnkan kerangka kerja yang luas berdasarkan atas kesempatan berekonomi  yang sama dan adil.  Dalam setiap kegiatan ekonomi selalu terjadi tukar-menuk.ar yang  melibatkan harga atas suatu pasar. Berbicara tentang keadilan ekonomi secara  Jangsung juga menghadapkan kepada pembicaraan mengenai harga. Hal ini berdfti  bahwa keadilan ekonomi salah satunya dapat dilihat dari scjauh mana harga atas  suatu barang mencerminkan keadilan itu sendiri. Oleh karena itu, penentuan harga  yang adil juga menjadi penting untuk diperhatikan. Masalah ini menjadi pelik  ketika dikaitkan dengan boleh tidaknya intervensi pemerintah dalam penentuan  harga.  Mengenai penentuan harga pasar, Ibnu Qayyim berpandangan bahwa  dalam penetapan dan pengaturan harga, ia Jebih menekankan pada kekuatan  penawaran dan pcrmintaan. Artinya, jika penduduk menjual barang dagangannya  dengan cara yang normal (al- Wajh al-Ma'ruf) tanpa menggunakan cara-cara yang  tidak adil.  Dikarenakan kajian ini merupakan kajian pemikiran tokoh, maka pendekatan  penelitian yang penyusun gunakan adalah pendckatan normatif, yaitu  menganalisis data dengan menggunakan pcndekatan mclalui dalil atau kaidah  yang menjadi pedoman perilaku manusia, juga pendekatan Usul fiqh, yang  merupakan kaidah-kaidah dan bahasan-bahasan yang berhubungan dengan dalildalil  syar'iyyah dari segi dalalahnya terhadap hukum, dan hukum-hukum dari segi  pengambilan dalilnya. Pendekatan usul fiqh yang dimaksud yaitu teori al maslahah al-Mursalah dengan rumusan bahwa Maslahah itu bersifat esensial,  yaitu kepentingan yang secara praktis-operasional mampu mewujudkan  kesejahteraan umum yang mcncegah terjadinya kerusakan.  Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa menurut  lbnu Qayyim pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi, berhak untuk  melakukan, meletakkan dasar regulasi harga, terutama apabila terjadi perbedaan  harga pasar yang diakibatk.an oleh ketidakadilan dalam pasar sebagai akibat  ketidaksempurnaan pasar, seperti monopoli, penimbunan (ihtikar) yang  diistilahkan dengan zulm. Penetapan harga dalam kondisi demikian berhukum wajib, karena hakikat penentuan harga adalah mewujudkan keadilan dan mencegah kezaliman
date: 2007
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/18935/1/BAB%20I%2C%20V%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/18935/2/BAB%20II%2C%20III%2C%20IV.pdf
identifier:   SHOFFAN HANAFI, NIM. 99383395  (2007) INTERVENSI PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENENTUAN HARGA PASAR MENURUT KONSEP IBNU QAYYIM.  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.