@phdthesis{digilib19009,
           month = {August},
           title = {PEMIKIRAN FIQH SOSIAL-POLITIK KH. MA. SAHAL MAHFUDH},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM. 09370053 WAFID CHOIRUL ABIDIN},
            year = {2015},
            note = {Dr. AHMAD PATTIROY, M.Ag},
        keywords = {Fiqh Sosial-Politik, maqashid syari?ah, KH. MA. Sahal Mahfudh},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/19009/},
        abstract = {KH. MA. Sahal Mahfudh lahir, tumbuh, hidup, belajar dan mengabdi di
lingkungan pesantren. Dimana paradigma fiqh sosial menurut KH. MA. Sahal
Mahfudh, mengacu pada keyakinan bahwa fiqh dipahami sebagai pemecahan tiga
kebutuhan manusia, yaitu dharuriyah (primer), hajiyah (sekunder) dan tahsiniyah
(tersier).
Penelitian ini bersifat library research, dimana penyusun menggunakan
pandangan Menurut KH. MA Sahal Mahfudh, islam dan politik harus senantiasa
berjalan seiringan. Politik harus mampu mendasarkan perjuangannya pada
kemaslahatan umat dalam hal pemeliharaan akal, jiwa, harta, agama, dan
keturunan. Hal ini dikarenakan KH. MA. Sahal Mahfudh adalah salah seorang
ulama yang memberikan cukup perhatian terhadap kajian fiqh sosial, beliau
berpandangan Fiqh dijadikan paradigma pemaknaan sosial, bukan sekedar
mengklaim benar dan salah.
Jika melihat produk-produk pemikiran KH. MA Sahal Mahfudh terkait
dengan Fiqih Sosial-politik, maka dapat disimpulkan bahwa KH. MA Sahal
Mahfudh senantiasa mendasarkan pendapat dan metodenya pada maqashid
syari?ah yang memiliki tujuan dasar untuk kemaslahatan umat. Menurut KH. MA
Sahal Mahfudh, setiap persoalan baik hukum fiqih maupun sosial politik harus
senantiasa diorientasikan demi memenuhi kemaslahatan umat.
Hasil dari penelitian ini yaitu jika kebijakan politik yang ada lebih banyak
mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan masyarakat Indonesia, maka kebijakan
tersebut dapat kita terima dan kita terapkan. Sebaliknya, apabila suatu kebijakan
politik lebih banyak mendatangkan kerusakan, maka hal itu dapat diartikan bahwa
kebijakan tersebut perlu ditentang. Menurut pemikiran Politik KH. MA Sahal
Mahfudh: khususnya terkait pada bagaimana KH. MA Sahal Mahfudh
memposisikan negara sebagai lembaga yang memiliki otoritas penuh dalam
kebijakan dan penetapan hukum. Secara otomatis, fiqh sosial yang ia bangun tidak
akan mampu diterapkan secara lebih menyeluruh tanpa peran langsung dari para
pemimpin dan penguasa.
Keyword: Fiqh Sosial-Politik, maqashid syari?ah, KH. MA. Sahal Mahfudh}
}