@phdthesis{digilib19074,
           month = {September},
           title = {ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENANGGUHAN PENAHANAN
DI POLRESTA YOGYAKARTA},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM: 11340166 AHMAD AFWAN HOFAR},
            year = {2015},
            note = {1. AHMAD BAHIEJ, S.H.,M.Hum
2. Dr. MAKHRUS MUNAJAT, S.H.,M.Hum},
        keywords = {Penahanan, Tersangka, Jaminan},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/19074/},
        abstract = {Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan segi yuridis yaitu
mengenai alasan penangguhan penahanan yang dianggap tidak relevan untuk
dipersoalkan. Padahal persoalan pokok bagi hukum dalam penangguhan berkisar
pada masalah syarat dan jaminan penangguhan. Akan tetapi sekalipun Undang-
Undang tidak menentukan alasan penangguhan dan memberi kebebasan serta
kewenangan penuh kepada instansi yang menahan untuk menyetujui atau tidak
menangguhkan, sepatutnya instansi yang bersangkutan mempertimbangkan dari
sudut kepentingan ketertiban umum dengan jalan pendekatan sosiologis,
preventif, korektif, dan edukatif. Padahal di dalam KUHAP telah disebutkan
dengan jelas bahwa tersangka atau terdakwa berhak untuk mengajukan
panangguhan penahanan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penangguhan
penahanan di Polresta Yogyakarta, serta untuk mengetahui proses penangguhan
penahanan di Polresta Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang berlokasi di
Polresta Yogyakarta. Dengan sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif
analitis. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik
pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan, wawancara,
pengamatan serta dokumentasi. Penyusunan data dalam bentuk analisis data
kualitatif.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasannya penangguhan
penahanan tidak cukup diberikan kepada tersangka dengan hanya mengacu pada
dasar hukum yang bersifat subyektif dan umum tanpa mempertimbangkan dari
aspek cover atau alasan-alasan khusus dari penangguhan penahanan itu sendiri.
Prosedur penangguhan penahanan di Polresta Yogyakarta menganut pada Pasal 35
dan Pasal 36 PP No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Namun ketika
penulis melakukan penelitian langsung dilapangan, penulis menemukan
perbedaan antara peraturan yang berlaku dengan pihak Polresta Yogyakarta.
Perbedaan ini terdapat dalam hal jaminan penangguhan penahanan, yang mana
uang jaminan yang seharusnya dibayar dan disimpan di Pengadilan Negeri
melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri, namun disini dari pihak penyidik justru
mengambil cara uang penjamin tersangka untuk jaminan penangguhan tersebut
dibayarkan atau diberikan kepada pihak korban sesuai permintaan pihak korban
sebagai tebusan atas tindakan tersangka kepada korban dan juga untuk biaya
penyelesaian administrasi selama penyidikan dan proses penyelesaian hukum.
Penyelesaian ini biasa disebut dengan istilah mediasi penal. Jadi uang jaminan
dari pihak penjamin tersangka bukanlah merupakan uang jaminan, melainkan
uang tebusan atau denda atas perbuatan tersangka, karena uang jaminan pada
dasarnya akan dikembalikan jika tersangka tidak melanggar peraturan dan syaratsyarat
tertentu.
Kata kunci : Penahanan, Tersangka, Jaminan}
}