@phdthesis{digilib19078,
           month = {September},
           title = {ALASAN HAPUSNYA HUKUMAN PEMBUNUHAN MENURUT FIQH JINAYAH DAN HUKUM PIDANA INDONESIA},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM: 09360018 HAMRO MAULIDIYAH},
            year = {2015},
            note = {Dr. ALI SHODIQIN, M.Ag.},
        keywords = {Hapusnya hukuman pembunuhan},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/19078/},
        abstract = {Terjadinya suatu tindak pidana tidak selalu menimbulkan sanksi hukuman
pidana dilihat dari jatuhnya hukuman tindakan tersebut terhadap pelakunya, dan
dilihat dari suatu tindakan yang dilarang seseorang akan dipertanggungjawabkan
atas tindakan-tindakan atas tindakan tersebut dan tindakan yangg melawan hukum
dan tidak adanya pemaaf serta pengapunan sehingga bisa terjadi hapusnya hukum
pidana baik menurut hukum Islam (fiqh jinayah) ataupun hukum pidana
Indonesia,
Sementara aturan dalam KUHP bahwasanya tindak pidana pembunuhan
dapat diringankan hukumannya yang terkait dengan perbuatan. Dan alasan
pemaaf. Sebagai contoh orang yang menembak mati orang lain, yang dapat
disimpulkan bahwa penembak tentunya telah melakukan suatu tindak pidaana,
tetapi dalam kasus tertentu penembak itu adalah seorang petugas yang memang
ditugaskan. Seingga dalam hal ii ada suatu alasan penghapus piadan atau
hapusnya hukum pidana. Penelitian ini adalah deskriptif-analitis-komparatif.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis alasan hapusnya
hukuman menurut fiqh jinayah dan hukum pidana Indonesia. Data yang
terkumpul dideskripsikan terlebih dahulu Kemudian dilanjutkan dengan analisis
perbandingan pada pokok masalah .
Dalam metode yang digunakan penulis menggunakan metode pendekatan
perundang-undangan (statute approach). Karena penelitian ini berefernsi pada
kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP). Kemudian penulis juga
menggunakan pendekatan perbandingan (Comparative Approach) yakni
pendekatan yang mengungkapkan persamaan dan perbedaan antara alasan
hapusnya hukuman menurut fiqh jinayah dan hukum positif atau hukum pidana
Indonesia, dan KUHP. Sudah barang tentu, latar belakang yang melandasi
masing-masing ada peraturan dan alasan hapusnya hukuman yang berbeda.}
}