relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/19232/
title: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN BURUH PENGRAJIN BATIK DI DESA WUKIRSARI, KECAMATAN IMOGIRI, KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA
creator: RAHMI ARSIH, NIM. 11380077
subject: Muamalat
description: Hubungan kerja yang terjalin antara pengelola kelompok dengan pengrajin  batik di Desa Wukirsari dilakukan secara lisan dan berdasarkan kebiasaan/adat,  yang mana upah pengrajin tidak ditentukan di awal kesepakatan kerja. Akad kerja  sama ini didasarkan pada asas tolong-menolong (ta’āwun) antara kedua belah  pihak. Asas ini memang baik, tetapi jika tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya,  dikhawatirkan terjadi pergeseran niat yang di dalamnya mengandung unsur  eksploitasi tenaga kerja. Maka dari itulah, kiranya perlu dilakukan penelitian  terkait sistem pengupahan para pengrajin batik tulis di Desa Wukirsari.  Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat  normatif, yakni mengkaji sistem pengupahan berdasarkan hukum Islam. Teknik  pengambilan sampel yang penyusun gunakan adalah teknik acak terlapis  (stratified random sampling), yaitu dengan membagi kelompok batik ke dalam  setiap dusun, kemudian diambil secara acak dalam setiap dusunnya. Adapun  metode analisa yang digunakan adalah dengan cara berfikir deduktif, yaitu sebuah  penarikan kesimpulan yang berangkat dari sebuah pengetahuan yang bersifat  umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.  Hasil penelitian menujukkan bahwa hubungan kerja antara pengelola  kelompok dan pengrajin batik telah sesuai dengan hukum Islam, sebab hak dan  kewajiban kedua belah pihak sudah diterapkan dengan baik. Berkaitan dengan  sistem pengupahan, Islam telah mengaturnya dengan menggunakan tiga prinsip,  yaitu prinsip keadilan, kelayakan dan kebajikan. Prinsip keadilan mengandung  makna kejelasan, transparan dan proporsional. Sistem pengupahan pengrajin batik  dilaksanakan berdasarkan adat, sehingga nominal upah sudah dapat diperkirakan  oleh para pengrajin. Upah tersebut sudah proporsional sesuai dengan profesi  pengrajin, motif batik dan hasil akhir batik. Namun, upah pengrajin batik belum  sesuai dengan prinsip kelayakan karena kebutuhan para pengrajin tidak tercukupi  dengan baik. Di samping itu, upah yang diterima pengrajin juga tidak seimbang  dengan waktu kerja yang sudah dicurahkan, yaitu mencapai 168-180 jam setiap  bulannya. Dari akumulasi waktu kerja tersebut, pengrajin hanya menerima upah  berkisar antara Rp160.000,- sampai Rp600.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa  penentuan upah tidak melihat aspek waktu kerja yang telah dicurahkan para  pengrajin. Bahkan, ketika terjadi kenaikan BBM, upah para pengrajin tidak turut  mengalami kenaikan padahal harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan yang  cukup drastis. Akibatnya, kebutuhan pengrajin dan keluarganya tidak dapat  terpenuhi dengan baik. Selain itu, para pengelola kelompok batik juga tidak  memberikan bonus atau tunjangan-tunjangan lainnya kepada para pengrajin.
date: 2015-09-30
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/19232/1/11380077_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/19232/2/11380077_bab-ii_sampai_sebelum-bab-terakhir.pdf
identifier:   RAHMI ARSIH, NIM. 11380077  (2015) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN BURUH PENGRAJIN BATIK DI DESA WUKIRSARI, KECAMATAN IMOGIRI, KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA.  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.