relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/19257/
title: PEMIKIRAN KEUANGAN PUBLIK  HIZBUT TAHRIR INDONESIA
creator: NAFIS IRKHAMI, NIM. 0732593/S3
subject: Ilmu Agama Islam
description: Disertasi ini bertujuan untuk mengungkap gagasan pemikiran HTI tentang  keuangan publik. Oleh karena itu kajian ini tidak dapat dilepaskan dari teori  ekonomi politik; yakni mengenai hubungan antara agama, negara dan  perekonomian, prinsip-prinsip kebijakan negara, serta mengenai pemasukan dan  pengeluaran negara.  Kajian kualitatif ini bersifat eksploratif-analisis, yakni dimaksudkan untuk  mengurai dan menganalisa secara mendalam mengenai konsep-konsep kunci  dalam pemikiran HTI yang telah terdokumentasikan, baik dari sumber primer  maupun sekunder. Berdasar sifatnya, penelitian ini termasuk library research, di  mana bahan dan sumber data penelitian ini berupa karya-karya dari tokoh-tokoh  HTI yang telah terdokumentasikan dengan baik dalam jumlah besar.  Penelitian ini menemukan bahwa konsep ekonomi politik HTI tidak bisa  dilepaskan dari pengklasifikasian ilmu ekonomi menjadi ilmu ekonomi (murni)  dan sistem ekonomi. Berdasarkan klasifikasi itu, prinsip-prinsip dasar yang harus  diperhatikan dalam membangun sistem ekonomi Islam terdiri dari atas tiga hal; 1)  Menyangkut al-milkiyah; 2) Ta�arruf fi al-milkiyah; 3) Tauzi' al-�arwah bayn alnā  �. Konsekuensi dari definisi ini adalah adanya kekuasaan negara untuk  melakukan intervensi perekonomian, terutama bidang distribusi (bukan pada  produksi sebagaimana ekonomi konvensional). Semua hal yang terkait dengan  kepentingan umum atau terkait dengan kepemilikan umum dikuasai oleh negara,  dan tidak boleh dikelola oleh swasta maupun individu. Selain melalui kebijakan  publik, daulah khilafah juga dapat menggunakan pola distribusi non ekonomi  untuk mendistribusikan kekayaan kepada pihak-pihak yang tidak memiliki akses  ekonomi dengan baik.  Kebutuhan utama bagi setiap individu dalam masyarakat untuk  memperoleh kehidupan yang layak adalah tujuan pokok dari sistem ekonomi  Islam. Dalam kegiatan perekonomian, setiap individu harus dijamin dapat  memenuhi kebutuhan asasi atau kebutuhan primer yang meliputi sandang, pangan,  papan, kesehatan dan pendidikan. Pemenuhan kebutuhan dasar dan penjaminan  kelancarannya dalam perekonomian menjadi faktor penentu kestabilan ekonomi,  politik dan sosial dalam kehidupan manusia. Khalifah memiliki kompetensi  kebijakan publik untuk, pertama, memungut sesuatu dari masyarakat sesuai  dengan pertimbangannya, misalnya cukai dan pajak. Kedua, berkaitan dengan  masalah distribusi, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengambil kebijakankebijakan  keuangan publik (alokasi belanja negara kepada para pihak yang  berhak) sesuai dengan ketentuan syariah.
date: 2015-08-26
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/19257/2/COVER%20DEPAN%2C%20BAB%20I%2C%20DAN%20BAB%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/19257/1/BAB%20II%2C%20III%2C%20IV.pdf
identifier:   NAFIS IRKHAMI, NIM. 0732593/S3  (2015) PEMIKIRAN KEUANGAN PUBLIK HIZBUT TAHRIR INDONESIA.  Doctoral thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.