<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "PEMIKIRAN KEUANGAN PUBLIK\r\nHIZBUT TAHRIR INDONESIA"^^ . "Disertasi ini bertujuan untuk mengungkap gagasan pemikiran HTI tentang\r\nkeuangan publik. Oleh karena itu kajian ini tidak dapat dilepaskan dari teori\r\nekonomi politik; yakni mengenai hubungan antara agama, negara dan\r\nperekonomian, prinsip-prinsip kebijakan negara, serta mengenai pemasukan dan\r\npengeluaran negara.\r\nKajian kualitatif ini bersifat eksploratif-analisis, yakni dimaksudkan untuk\r\nmengurai dan menganalisa secara mendalam mengenai konsep-konsep kunci\r\ndalam pemikiran HTI yang telah terdokumentasikan, baik dari sumber primer\r\nmaupun sekunder. Berdasar sifatnya, penelitian ini termasuk library research, di\r\nmana bahan dan sumber data penelitian ini berupa karya-karya dari tokoh-tokoh\r\nHTI yang telah terdokumentasikan dengan baik dalam jumlah besar.\r\nPenelitian ini menemukan bahwa konsep ekonomi politik HTI tidak bisa\r\ndilepaskan dari pengklasifikasian ilmu ekonomi menjadi ilmu ekonomi (murni)\r\ndan sistem ekonomi. Berdasarkan klasifikasi itu, prinsip-prinsip dasar yang harus\r\ndiperhatikan dalam membangun sistem ekonomi Islam terdiri dari atas tiga hal; 1)\r\nMenyangkut al-milkiyah; 2) Ta�arruf fi al-milkiyah; 3) Tauzi' al-�arwah bayn alnā\r\n�. Konsekuensi dari definisi ini adalah adanya kekuasaan negara untuk\r\nmelakukan intervensi perekonomian, terutama bidang distribusi (bukan pada\r\nproduksi sebagaimana ekonomi konvensional). Semua hal yang terkait dengan\r\nkepentingan umum atau terkait dengan kepemilikan umum dikuasai oleh negara,\r\ndan tidak boleh dikelola oleh swasta maupun individu. Selain melalui kebijakan\r\npublik, daulah khilafah juga dapat menggunakan pola distribusi non ekonomi\r\nuntuk mendistribusikan kekayaan kepada pihak-pihak yang tidak memiliki akses\r\nekonomi dengan baik.\r\nKebutuhan utama bagi setiap individu dalam masyarakat untuk\r\nmemperoleh kehidupan yang layak adalah tujuan pokok dari sistem ekonomi\r\nIslam. Dalam kegiatan perekonomian, setiap individu harus dijamin dapat\r\nmemenuhi kebutuhan asasi atau kebutuhan primer yang meliputi sandang, pangan,\r\npapan, kesehatan dan pendidikan. Pemenuhan kebutuhan dasar dan penjaminan\r\nkelancarannya dalam perekonomian menjadi faktor penentu kestabilan ekonomi,\r\npolitik dan sosial dalam kehidupan manusia. Khalifah memiliki kompetensi\r\nkebijakan publik untuk, pertama, memungut sesuatu dari masyarakat sesuai\r\ndengan pertimbangannya, misalnya cukai dan pajak. Kedua, berkaitan dengan\r\nmasalah distribusi, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengambil kebijakankebijakan\r\nkeuangan publik (alokasi belanja negara kepada para pihak yang\r\nberhak) sesuai dengan ketentuan syariah."^^ . "2015-08-26" . . . . "UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA"^^ . . . "PROGRAM PASCASARJANA, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA"^^ . . . . . . . . . "NIM. 0732593/S3"^^ . "NAFIS IRKHAMI"^^ . "NIM. 0732593/S3 NAFIS IRKHAMI"^^ . . . . . . "PEMIKIRAN KEUANGAN PUBLIK\r\nHIZBUT TAHRIR INDONESIA (Text)"^^ . . . "PEMIKIRAN KEUANGAN PUBLIK\r\nHIZBUT TAHRIR INDONESIA (Text)"^^ . . . "PEMIKIRAN KEUANGAN PUBLIK\r\nHIZBUT TAHRIR INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "PEMIKIRAN KEUANGAN PUBLIK\r\nHIZBUT TAHRIR INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "PEMIKIRAN KEUANGAN PUBLIK\r\nHIZBUT TAHRIR INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "PEMIKIRAN KEUANGAN PUBLIK\r\nHIZBUT TAHRIR INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "PEMIKIRAN KEUANGAN PUBLIK\r\nHIZBUT TAHRIR INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "PEMIKIRAN KEUANGAN PUBLIK\r\nHIZBUT TAHRIR INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "PEMIKIRAN KEUANGAN PUBLIK\r\nHIZBUT TAHRIR INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "PEMIKIRAN KEUANGAN PUBLIK\r\nHIZBUT TAHRIR INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "PEMIKIRAN KEUANGAN PUBLIK\r\nHIZBUT TAHRIR INDONESIA (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #19257 \n\nPEMIKIRAN KEUANGAN PUBLIK \nHIZBUT TAHRIR INDONESIA\n\n" . "text/html" . . . "Ilmu Agama Islam" . .