%0 Thesis
%9 Skripsi
%A MUHAMMAD HANAFI ASABARANI, NIM. 09370048
%B FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
%D 2016
%F digilib:19487
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%K Kebijakan, Proses, Kesesuaian.
%T LATAR BELAKANG DAN PROSES KEBIJAKAN PERPPU  PRESIDEN SBY (RUU UU NO.1 TAHUN 2014) DALAM  PERSPEKTIF POLITIK ISLAM
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/19487/
%X MUHAMMAD HANAFI ASABARANI. Latar Belakang dan Proses Kebijakan  Perppu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (RUU UU No.1 Tahun 2014) dalam  perspektif Politik Islam. Skripsi. Yogyakarta:jurusan Siyasah Fakultas Syari’ah  dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.  Latarbelakang penelitian ini adalah bahwa idealnya seorang Presiden  berlaku adil sesuai dengan posisi dirinya selaku pemimpin. Namun dalam  kenyataannya kebijakan yang dikeluarkan Presiden dalam RUU UU No. 1 Tahun  2014. Namun kenyataannya keluaran kebijakan Presiden menuai kontroversi dari  berbagai kalangan. Oleh karena itu perlu perlu adanya implementasi dari dasar  pemerintahan yang demokratis dengan keluaran kebijakan yang ada. Yang  menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimana kebijakan Perppu  Presiden SBY dalam perspektif kebijakan Publik, bagaimana proses kebijakan  Perppu Presiden SBY dalam perspektif Politik Islam. Penelitian ini bertujuan  untuk mengungkap ada tidaknya kesesuaian antara visi demokratisasi  pemerintahan Presiden SBY dengan keluaran Kebijakannya.  Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mengambil latar  kebijakan Perppu Presiden SBY. Pengumpulan data dilakukan dengan  mengumpulkan berbbagai sumber literature. Analisis data dilakukan dengan  memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan, dan dari makna  itulah dapat ditarik kesimpulan.  Hasil penelitian menunjukkan: (1) latar belakang kebijakan Perppu  Presiden sesuai tidaknya dengan teori kebijakan public, sebagaimana idealnya  dalam setiap kepemimpinan mengeluarkan kebijakannya.(2) proses kebijakan  Perppu Presiden akan diuji melalui mekanisme yang dilaluinya, apakah melalui  proses musyawarah ataukah tidak, sebab dari situ akan terlihat sesuai tidaknya  dengan prinsip musyawarah.
%Z Dr.Subaidi.,S.Ag., M.Si