<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DIBIDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA )"^^ . "Penegakan hukum yang sering kali digunakan untuk menerjemahkan\r\nistilah lau enforcement yang merupakan serangkaian upaya, proses, dan aktivitas\r\nuntuk menjadikan hukum berlaku sebagaimana seharusnya. Pajak dipandang\r\nsangat penting di dalam Negara yang bersifat kesejahteraan (welfare state) yaitu\r\nsebagi salah satu pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat\r\ndi Negara yang bersangkutan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki peran yang\r\nstrategis dan signifikan dalam porsi penerimaan Negara dalam sektor perpajakan,\r\nnamun sangat disayangkan, potensi pemasukan dari pajak yang dimiliki Indonesia\r\nini belum biasa dimanfaatkan dengan baik bagi kesejahteraan bangsa dan Negara,\r\nNamun dalam kenyataannya di dalam masyarakat Indonesia secara umum kerap\r\nkali terjadi tindak pidana bidang perpajakan berupa kealpaan dan kesengajaan, baik\r\noleh wajib pajak, fiskus dan pihak ketiga, sehingga terjadi kerugian pendapatan\r\npenerimaan keuangan Negara yang bersumber dari pajak.\r\nMetode penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan atau (field\r\nresearch) yaitu penelitian lapangan berupa wawancara serta observasi yang\r\ndidukung dengan penelitian pustaka atau library reseach. Sifat penelitian ini\r\nadalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan dan\r\nmenganalisa keadan dari obyek yang diteliti secara langsung kepada narasumber\r\ndengen mendasarkan pada data primer sebagai data utamanya. Lokasi penelitian ini\r\ndilakukan di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Daerah Istimewa\r\nYogyakarta dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa\r\nYogyakarta.\r\nAdapun hasil penelitian dari permasalahan di atas yang di peroleh adalah\r\nPelaksanaan proses penegakan hukum tindak pidana dibidang Pajak Pertambahan\r\nNilai (PPN) yang dilakuan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor\r\nWilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2013\r\nsampai dengan bulan Agustus 2015 adalah 4 kasus, dari hasil penelitian diatas\r\ndapat diketahu bahwa penegakan hukum dibidang perpajakan secara umum dan\r\nsecara khusus dibidang pajak pertambahan nilai belum difungsikan atau dijalankan\r\nsebagaimana yang diharapkan, hal ini dapat kita lihat dari masih sedikitnya perkara\r\natau kasus pelanggaran atau kejahatan dibidang perpajakan yang diselesaikan\r\nmelalui proses penegakan hukum tidak pidana perpajakan melalui tahapan\r\npenyidikan sampai putusan pengadilan. Karena dalam pelaksanaan penegakan\r\nhukum tindak pidana perpajakan lebih mengedepankan hukum tindak pidana pajak\r\nyang bersifat ultimum remedium. Dalam penegakan hukum dibidang pajak\r\npertambahan nilai upaya yang dilakukan aparat Penyidik Pegawai Negeri Sipil\r\n(PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta\r\nuntuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memberi efek jera atau deterrent\r\neffect baik kepada wajib pajak yang bersangkutan maupun kepada wajib pajak\r\nlainnya. Sedangkan upaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus)\r\nPolda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak\r\nhanya memberikan bimbingan tehnis dan tektis.\r\nKata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pajak, Pajak Pertambahan Nilai"^^ . "2015-11-11" . . . . "UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA"^^ . . . "Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA"^^ . . . . . . . . . "NIM. 11340038"^^ . "BASHOFI MUSHONI"^^ . "NIM. 11340038 BASHOFI MUSHONI"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DIBIDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ) (Text)"^^ . . . . . "11340038_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DIBIDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ) (Text)"^^ . . . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DIBIDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ) (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DIBIDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ) (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DIBIDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ) (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DIBIDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ) (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DIBIDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DIBIDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DIBIDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DIBIDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #19681 \n\nPENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DIBIDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA )\n\n" . "text/html" . . . "Ilmu Hukum" . .