%0 Thesis
%9 Masters
%A SRI PRANITAWATI, Aks., NIM. I320011029
%B PROGRAM PASCA SARJANA
%D 2015
%F digilib:19852
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%K Implementasi UU SPPA, ABH, Restoratif Justice, Diversi
%P 156
%T IMPLEMENTASI UU RI NOMMOR I1 TAHUN 2OI2 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS DI YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK DIY)
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/19852/
%X Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus-kasus ABH (Anak  yang Berhadapan dengan Hukum) di Indonesia khususnya di wilayah Daerah  Istimewa Yogyakarta (DIY). Persoalan yang menjadi fokus kajian dalam  penelitian ini adalah bagaimana penerapan Undang-undang Nomer 11 tahun 2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) di DIY dengan didasarkan  pada data yang ada di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) DIY.  Substansi mendasar yang diatur dalam UU SPPA ini adalah pengaturan  secara tegas mengenai Keadilan Restoratif (Restorative Justice), dimana Diversi  tercakup didalamnya yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses  peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dan pendampingan. Dalam hal  ini pendampingan yang wajib ada oleh Pekerja Sosial Profesional dan orang  tua/wali menjadi persyaratan mutlak. Secara khusus penelitian ini berupaya  menjawab pertanyaan tentang bagaimana intervensi yang diberikan oleh YLPA  DIY sehingga dapat diketahui apakah penerapan dan intervensi yang dimaksud  sudah sesuai untuk kepentingan terbaik bagi anak. Melalui tesis ini, besar harapan  dari peneliti, karya ini bisa memberikan masukan positif untuk penyelesaian  permasalahan sosial ABH secara profesional dengan mengedepankan hak-hak  anak demi terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak khususnya ABH.  Penelitian dilakukan dengan menggali data melalui wawancara dengan  narasumber Aparat Penegak Hukum (APH) yang terdiri dari Petugas  Kemasyarakatan Bapas, Penyidik (Polisi), Jaksa, Hakim dan Advokat (Penasehat  Hukum) serta didukung dengan studi pustaka dan dokumentasi lainnya yang  berkaitan dengan subjek penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan  analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis hasil penelitian yang kemudian di  sistimasikan untuk mendapatkan kesimpulan.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Undang-undang  Nomer 11 Tahun 2012 ini dalam proses penerapannya sudah dapat terlaksana,  namun demikian masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Adanya  perbedaan persepsi antara Aparat Penegak Hukum di masing-masing institusi  berwenang yang menyebabkan perbedaan pula dalam mengambil langkah hukum  bagi ABH. Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakmaksimalan  implementasi UU SPPA tersebut antara lain pertama, sosialisasi dari undangundang  itu sendiri yang masih kurang karena banyak masyarakat dan Aparat  Penegak Hukum (APH) yang belum memahami, mengingat undang-undang  tersebut masih tergolong baru. UU SPPA mulai diberlakukan dua tahun setelah  pengundangannya, yaitu 30 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam ketentuan  penutupnya (pasal 108 UU SPPA) mulai berlaku sejak 31 Juli 2014. Kedua,  Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang petunjuk teknis penanganan  ABH, termasuk didalamnya tata cara Diversi juga belum diterbitkan oleh  pemerintah.
%Z Muhrisun, M.Ag., MSW., Ph.D.,