@phdthesis{digilib20289,
           month = {March},
           title = {KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH
SULTAN GROUND DAN PAKUALAMAN GROUND
(TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM. 12380079 EPRI WAHYUDI},
            year = {2016},
            note = {Dr. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si.},
        keywords = {Kepemilikan dalam UUPA, Kepemilikan dalam Islam, Konsep
Mashlahat},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20289/},
        abstract = {Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta mengamanatkan bahwa Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman
sebagai badan hukum khusus dan subjek hak yang dapat memiliki tanah. Adapun data
yang ada menggambarkan bahwa kepemilikan dan penguasaan tanah tersebut
didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 Rijksblad Kasultanan Tahun
1918 nomor 16 dan Rijksblad Pakualaman Tahun 1918 Nomor 18. Padahal dengan
lahirnya UUPA dan Keputusan Presiden nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan
Sepenuhnya UUPA di DIY, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 1984
Tentang Pelaksanaan Pemberlakuan UUPA di DIY dan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1960 di Provinsi
Yogyakarta, maka konsekuensinya adalah menghapuskan semua peraturan lama yang
lahir sebelum adanya UUPA, termasuk ketentuan Rijksblad Kasultanan dan Rijksblad
Kadipaten Pakualaman yang dijadikan sebagai dasar kepemilikan dan penguasaan atas
tanah. Kemudian UUPA juga mengamanatkan bahwa badan hukum yang dapat
memiliki hak milik atas tanah adalah hanya jika terdapat ketentuan escap-clause atau
sesuatu yang dimungkinkan lain dari ketentuan yang ada, dalam arti bahwa kepemilikan
atas tanah hanya untuk memenuhi kebutuhan badan hukum itu saja.
Penelitian ini berusaha menjawab permasalahan pokok: bagaimana kepemilikan
dan penguasaan status tanah Sultan Ground dan Pakualaman Ground, serta bagaimana
hukum positif dan hukum Islam memandang kepemilikan dan penguasaan atas tanah
dengan status Sultan Ground dan Pakualaman Ground tersebut. Adapun untuk
menjawab itu semua metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang
bersifat deskriptif-analiistis-komparatif dengan menggunakan pendekatan aspek-aspek
yang terdapat dalam hukum positif dan norma yang terdapat dalam hukum Islam.
Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan melalui
teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada nara sumber serta
dengan dokumentasi terhadap data-data yang berkaitan dengan Sultan Ground dan
Pakualaman Ground yang kemudian dianalisa dan akhirnya menghasilkan kesimpulan.
Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa kepemilikan dan penguasaan tanah
dengan status Sultan Ground dan Pakualaman Ground secara yuridis diakui melalui
ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta, namun luasan tanah yang dimiliki oleh Kasultanan dan
Kadipaten Pakualaman melebihi batas ketentuan dan tidak berdasarkan pada asas escapclause
untuk badan hukum yang dapat memiliki dan/ atau menguasai tanah. Oleh karena
itu, hal tersebut dapat dikatakan bertentangan dengan ketentuan pasal 7 UUPA,
Undang-Undang Nomor 56 Prp 1960 tentang Penetapan Luasan Tanah Pertanian dan
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1973 tentang Larangan Penguasaan
Tanah Yang Melampaui Batas, seta norma yang terdapat dalam hukum Islam, dan hal
tersebut tidak sejalan dengan konsep maq{\=a}{\d s}id asy-syariah terutama dalam hal
perlindungan harta ({\d h}if{\d z} al-m{\=a}l) dan perlindungan jiwa ({\d h}if{\d z} an-nafs) masyarakat. Oleh
karena itu seharusnya kepemilikan dan penguasaan tanah di muka bumi ini harus
dimiliki oleh seluruh masyarakat berdasarkan asas egalite-proporsionale untuk
mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, sehingga akan mewujudkan
keadilan sosial kepada masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.}
}