@mastersthesis{digilib20487,
           month = {March},
           title = {POLITIK PENDIDIKAN
DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
(STUDI ATAS AMANDEMEN UU SPN NO 2 TH 1989
MENJADI UU SISDIKNAS NO. 20 TH 2003)},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM. 1420410084 IVAN RIYADI, SPDI},
            year = {2016},
            note = {Dr. Sembodo Ardi Widodo, M.Ag},
        keywords = {Pendidikan Islam, Undang-Undang Sistem Pendidikan, Politik Pendidikan},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20487/},
        abstract = {Peraturan perundang-undang di bidang pendidikan. Berupa kebijakan
pemerintah dalam politik pendidikan, telah diprogram, dibuat dan disosialisasikan
untuk dilaksanakan. Undang-undang sistem pendidikan nasional, akan tetapi sejalan
dengan itu semua produk dari pendidikan tanpa menafikan keberhasilan yang lain
terjadi dekadensi moral di kalangan pelajar setiap kelulusan pendidikan umumnya
dan khususnya dalam pendidikan Islam. Kegelisahan akademik yang dirasakan
peneliti bahwa pelajar atau juga mahasiswa mestinya menjadi pelopor intelektual dan
spritual ternyata masih banyak yang memunculkan fenomena yang memalukan
akademik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui amandemen UU SPN No.
2 Tahun 1989 menjadi UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 dan dampaknya UU
SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 tentang arah pendidikan nasional. Karena penelitian
ini banyak menganalis tentang kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam
dalam pendidikan nasional yang berkaitan dengan amanden undang-undang sistem
pendidikan nasional No. 2 Tahun 1989 menjadi UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003,
maka metode pengumpulan datanya melalui dokumen yang relevan dan analisa data
kualitatif.
Dalam penelitian ini ditemukan beberapa kebijakan pemerintah yang kurang
mendukung proses pendidikan Islam, begitu pula dalam pelaksanaan dan ditemukan
sebab-sebab lainnya yang memicu sulitnya pendidikan Islam diantaranya oleh
kebijakan yang tidak seimbang, sistem, pola pikir, ketidakdisiplinan dan ketidak
konsistenan. Kebijakan yang tidak seimbang artinya suatu perilaku pengambilan
keputusan yang tidak sesuai dengan kebijakan yang sudah digariskan. Sistem yang
kurang tepat, tentang ujian sekolah yang syarat memuat materi sosial, kepribadian dan
akhlak mulia selalu diselenggarakan setelah ujian nasional selesai. Dengan diundangundangkannya
UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 bahwa bidang garap pelajar yang
beragama islam di satuan pendidikan non Islam belum terlayani sesuai agama yang
dianut oleh pelajar tersebut, kalau demikian akan memperpanjang permasalahan
dalam pendidikan Islam. Ketidak konsistenan dan kedisiplinan di dalam pendidikan
Islam yang sudah terakomodir di dalam kebijakan pemerintah, seperti implementasi
sistem evaluasi dalam menentukan kelulusan. Bahwa evaluasi mestinya dilaksanakan
oleh guru, satuan pendidikan dan pemerintah ternyata didominasi pemerintah,
apalagi evaluasi yang dilaksanakan belum mencerminkan tujuan pendidikan yang
sudah digariskan dalam kebijakan.}
}