<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "KELEMBAGAAN WALI NANGGROE PERSPEKTIF POLITIK HUKUM"^^ . "Provinsi Aceh adalah daerah bersifat istimewa dan mempunyai kewenangan\r\nkhusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah yang tertuang dalam\r\nUndang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), salah\r\nsatunya keistimewaan dan kekhususannya adalah terbentuknya kelembagaan wali\r\nnanggroe sesuai amanat Pasal 96 dan 97 UUPA, dimana penyelenggara pemerintahan\r\nAceh mengimplementasikan dalam Qanun Aceh No. 9 Tahun 2013 Tentang\r\nPerubahan Atas Qanun Aceh No 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe.\r\nDalam proses pembentukan Qanun ini, terjadi pertentangan dengan peraturan\r\nperundang-undangan yang lebih tinggi. Ini di sebabkan adanya tendensi dari\r\nkelompok dominan yang ada dalam kehidupan politik di Aceh.\r\nPerubahan yang terjadi selama Proses pembentukan qanun ini meninggalkan\r\nbanyak pertanyaan, kepetingan apa yang diperjuangkan sehingga tarik ulur dalam\r\nproses yang menghabiskan 5 tahun hingga qanun perubahan di undangkan. Sehingga\r\ndalam penelitian ini di fokuskan. Pertama, bagaimana Konfigurasi politik pasca Mou\r\nHelsinki?. Kedua, Bagaimana karakter produk hukum qanun lembaga wali\r\nnanggroe?. Ketiga, Bagaimana pandangan politik Islam terhadap konfigurasi politik\r\ndalam mempengaruhi karakter produk hukum qanun lembaga wali nanggroe?\r\nPenelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Reseacrh) termasuk\r\ndokumen resmi proses qanun lembaga wali nanggroe. Dengan menggunakan metode\r\ndan pendekatan historis-yuridis, yang diaplikasikan dalam mendiskripsikan data-data\r\nyang telah dikumpulkan. penelitian ini menggunakan perspektif politik hukum dan\r\npolitik islam dengan indikator konfigurasi politik, karakter produk hukum, dan\r\npadangan Islam yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menjelaskan pokok\r\npermasalahan penelitian ini.\r\nPenelitian ini menunjukkan bahwa, konfiguasi politik yang terjadi selama\r\npemerintahan mantan GAM, telah menimbulkan sistem politik yang otoriter dalam\r\nperjalanan pemerintahan Aceh. Dan mempengaruhi terhadap karakter produk hukum\r\nyang konservatif/ortodoks/elitis mengikuti visi politik kelompok dominan di Aceh.\r\nselain itu, dalam pandangan Islam ternyata telah membuktikan adanya keterkaitan\r\ndengan pokok masalah sebelumnya, yakni pembentukan qanun lembaga wali\r\nnanggroe, mencoreng nilai kemaslahatan dalam kategori pemimpin Aceh, sibuk\r\ndengan kepentingan kelompok (kekuasaan) daripada kesejahteraan rakyat Aceh\r\nsecara keseluruhan.\r\nKata Kunci: Qanun Lembaga Wali Nanggroe, Politik Hukum, dan Politik Isla"^^ . "2016-02-25" . . . . "UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA"^^ . . . "Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA"^^ . . . . . . . . . "NIM. 11370004"^^ . "SAID RACHMAN"^^ . "NIM. 11370004 SAID RACHMAN"^^ . . . . . . "KELEMBAGAAN WALI NANGGROE PERSPEKTIF POLITIK HUKUM (Text)"^^ . . . . . "11370004_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf"^^ . . . "KELEMBAGAAN WALI NANGGROE PERSPEKTIF POLITIK HUKUM (Text)"^^ . . . . . "KELEMBAGAAN WALI NANGGROE PERSPEKTIF POLITIK HUKUM (Other)"^^ . . . . . . "KELEMBAGAAN WALI NANGGROE PERSPEKTIF POLITIK HUKUM (Other)"^^ . . . . . . "KELEMBAGAAN WALI NANGGROE PERSPEKTIF POLITIK HUKUM (Other)"^^ . . . . . . "KELEMBAGAAN WALI NANGGROE PERSPEKTIF POLITIK HUKUM (Other)"^^ . . . . . . "KELEMBAGAAN WALI NANGGROE PERSPEKTIF POLITIK HUKUM (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KELEMBAGAAN WALI NANGGROE PERSPEKTIF POLITIK HUKUM (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KELEMBAGAAN WALI NANGGROE PERSPEKTIF POLITIK HUKUM (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KELEMBAGAAN WALI NANGGROE PERSPEKTIF POLITIK HUKUM (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #20506 \n\nKELEMBAGAAN WALI NANGGROE PERSPEKTIF POLITIK HUKUM\n\n" . "text/html" . . . "Jinayah Siyasah" . .