TY  - THES
N1  - DR. H. KAMSI, M. A.
ID  - digilib20543
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20543/
A1  - IDHAM ALI, NIM. 12370009
Y1  - 2016/03/31/
N2  - Politik hukum Islam merupakan kebijakan pemerintah dalam
mengubah suatu ius constitutum menjadi ius constituendum dengan memperhatikan
berbagai unsur termasuk kehendak dari masyarakat. Cita-cita formalisasi hukum
Islam ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki sejarah yang panjang,
dimulai dari masa kerajaan Islam, masa kolonial Belanda hingga masa reformasi. UU
No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi salah satu bentuk akomodasi
pemerintah terhadap masyarakat muslim untuk dapat berhukum kepada hukum Islam
dengan berlandaskan asas personalitas keislaman. Namun, di sisi yang lain, banyak
kalangan yang mengkritik undang-undang ini karena masih dipengaruhui teori
receptie dalam pembuatannya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika
asas personalitas keislaman serta implementasinya di lingkungan peradilan agama.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka, yaitu penelitian
yang lebih menekankan kepada penelaahan literatur yang berkaitan dengan pokok
bahasan. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang
mengungkapkan data yang berkaitan untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif.
Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan historis sosial, yaitu dengan
cara menelusuri sejarah dinamika politik hukum Islam di Indonesia pada masa
pemerintahan kolonial Belanda, pasca kemerdekaan, dan masa reformasi
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, asas personalitas keislaman
pada dasarnya telah melekat di Peradilan Agama pada masa kerajaan-kerajaan Islam
yang dikenal juga sebagai Pengadilan Surambi, bahkan jauh sebelum itu, telah tersirat
di dalam Piagam Madinah. Asas Personalitas Keislaman mulai terancam ketika
datangnya penjajah Belanda dan Jepang. Pasca kemerdekaan, para pembuat undangundang
masih terpengaruh oleh teori receptie sehingga menghasilkan produk hukum
yang tidak mengakomodasi keinginan rakyat yang beragama Islam, namun seiring
berubahnya pemerintahan ke arah yang lebih terbuka di era reformasi, Peradilan
Agama semakin menunjukkan diri sebagai lembaga peradilan yang mandiri dan
memiliki kewenangan tertentu untuk menyelesaikan perkara-perkara di antara orangorang
yang beragama Islam, maupun orang-orang non Islam yang menundukkan diri
kepada hukum Islam.
Setelah mendapatkan data-data yang dibutuhkan, penyusun
berkesimpulan bahwa era reformasi menjadi momentum keberhasilan politik hukum
Islam di Indonesia yang ditandai dengan dapat bekerjanya dengan baik asas
personalitas keislaman serta implementasinya di lingkungan Peradilan Agama.
Kata Kunci: Asas Personalitas Keislaman, Peradilan Agama, Politik Hukum Islam, Hukum Islam
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KW  - Asas Personalitas Keislaman
KW  -  Peradilan Agama
KW  -  Politik Hukum Islam
KW  -  Hukum Islam
M1  - skripsi
TI  - ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN DALAM DINAMIKA TATA HUKUM DI INDONESIA
AV  - restricted
EP  - 120
ER  -