TY  - THES
N1  - DR. AHMAD PATIROY, M. Ag.
ID  - digilib20545
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20545/
A1  - FITRIYANI, NIM: 12370048
Y1  - 2016/03/23/
N2  - Kebijakan pemerintah merupakan suatu aktifitas publik yang dilakukan
pemerintah dengan tujuan untuk mencapai pembangunan nasional. Pada dasarnya
kebijakan itu memiliki suatu proses dengan jangkauan yang luas dan sama rata.
Terkait kebijakan pemerintah yaitu program Kartu Sakti terdiri dari Kartu
Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kartu Indonesia
Pintar (KIP) yang saat ini sedang dibagikan ke berbagai daerah maupun wilayah
tertentu. Kebijakan pemerintah tentang program kartu sakti masih banyak
mengandung kontroversi di masyarakat karena kebijakan ini akan dianggap gagal
apabila sampai di tangan orang yang salah.
Penelitian skripsi yang berjudul ?Kebijakan Pemerintah Tentang Program
Kartu Sakti Dalam Perspektif Siyasah (Studi Kasus Di Desa Tamanmartani
Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman)? bertujuan untuk menjelaskan bagaimana
kebijakan pemerintah tentang program kartu sakti dalam pandangan teori keadilan
sosial dalam Islam menurut Sayyid Quthb dan bagaimana efektifitas kebijakan
tersebut dilihat dari konsep kesejahteraan dalam perspektif siyasah.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field Research) di
desa Tamanmartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman dengan menggunakan
teori keadilan sosial dalam Islam menurut Sayyid Quthb dan konsep kesejahteraan
dalam perspektif siyasah dengan menggunakan pendekatan normatif. Sifat
penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu penelitian dengan menjelaskan
fenomena yang terjadi di masyarakat desa Tamanmartani dengan menggunakan
data prosentase dalam diagram kemudian dianalisis dengan mendiskripsikan
fenomena tersebut.
Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan
bahwa menurut keadilan sosial Sayyd Quthb maka kebijakan ini tidak adil dan
tidak mencerminkan konsep kesejahteraan dalam politik Islam. Keadilan sosial
akan tercapai apabila kesejahteraan juga tercapai. Fenomena menunjukkan
kebijakan tersebut tidak merata dan tidak tepat sasaran. Hal ini dikarenakan
terjadinya kesalahan data yang muncul pada saat kartu diluncurkan. Walaupun
pihak birokrasi desa sudah memberikan revisi data terbaru namun justru yang
muncul data lama. Aparat desa juga sudah melaporkan kepada birokrasi
pemerintahan namun sampai saat ini tidak ada kejelasan mengenai kartu sakti
tersebut. Kartu sakti juga tidak efektif dilaksanakan, dikarenakan kartu yang tidak
tepat sasaran berakibat pada penggunaan dan pemanfaatan kartu pula. Banyak
kartu-kartu yang sudah di tangan masyarakat namun belum bisa digunakan.
Kebijakan ini tidak mencerminkan konsep kesejahteraan dalam politik Islam
dikarenakan kebijakan yang seharusnya diberikan kepada rakyat secara gratis
namun pada kenyataannya untuk KIS masih membayar bagi pengguna yang ingin
mendapatkan kartu-kartu itu. Konsep kesejahteraan dalam Islam mengatakan
bahwa setiap pemimpin mempunyai tugas untuk selalu memberikan hak-hak
kebutuhan dasar rakyat.
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KW  - Kartu sakti
M1  - skripsi
TI  - KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PROGRAM KARTU SAKTI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA TAMANMARTANI KECAMATAN KALASAN KABUPATEN SLEMAN)
AV  - restricted
EP  - 125
ER  -