@phdthesis{digilib20718,
           month = {March},
           title = {PROSES PELAKSANAAN REDISTRIBUSI PENGELOLAAN TANAH OBYEK LANDREFORM (STUDI KASUS DI KECAMATAN 
PUNGGELAN KABUPATEN BANJARNEGARA)},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM.  10340063 AHMAD AKHLIS FIQRI},
            year = {2016},
            note = {UDIYO BASUKI, S. H., M. Hum},
        keywords = {Proses Redistribusi, Landreform, Kecamatan Punggelan},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20718/},
        abstract = {Undang - Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria yang sering dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)
merupakan sumber pokok untuk menata permasalahan tanah, meningkatkan produksi,
taraf hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat yang diamanatkan dalam Pasal 33
Ayat (3), Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan UUPA menerbitkan peraturan
perundangan-undangan landreform yang bertujuan untuk mengadakan penataan
penguasaan tanah dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan rakyat khususnya
para petani kecil secara adil dan merata, sehingga terbuka kesempatan untuk
mengembangkan diri mencapai kemakmuran sebagai bagian dari pembangunan
nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini yang menjadi
dasar masyarakat Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, khususnya para
petani yang telah menggarap lahan Eks HGU PT. Pakisadji untuk meredistribusikan
tanah yang telah dikelolanya selama 20 Tahun lebih. Setelah Pemerintah Daerah
Kabupaten Banjarnegara tidak memperpanjang HGU PT. Pakiasadji seluas 76,61 Ha,
disebabkan komoditi antara izin dengan kenyataan tidak sesuai.
Dalam penyusunan skripsi ini metode yang digunakan adalah penelitian
lapangan (Field Research) dengan pendekatan Yuridis-Empiris. Data-data yang
diperoleh langsung dari lapangan dari BPN Kabupaten Banjarnegara, Pemerintah
Daerah Kabupaten Banjarnegara, dan masyarakat Kecamatan Punggelan. Hasil
analisa temuan di lapangan, bahwa sebelum pada proses pelaksanaan redistribusi,
masyarakat setempat dibantu oleh beberapa LSM serta mahasiswa, bersama dengan
BPN Kabupaten Banjarnegara, mengidentifikasi dan meneliti dengan kesimpulan
bahwa tanah Eks HGU PT. Pakisadji No. 3/Punggelan adalah Tanah Terlantar.
Sehingga setelah ditetapkan tanah tersebut adalah tanah terlantar maka kelanjutan
pada prosesnya adalah pelaksanaan redistribusi, sesuai dengan Peraturan Perundangundangan
yang berlaku. Faktor yang menjadi penghambatnya adalah, adanya maksud
dari Pemerintah Daerah untuk menggunakan sebagian lahan Eks HGU tersebut
sebagai lahan Konservasi dan Argowisata,menyebabkan proses redistribusi menunggu
proses perencanaan tata ruang dan wilayah serta kurangnya keterbukaan Pemerintah
Daerah dalam mensosialisasikan rencananya.}
}